Pembangunan Gedung Pemerintahan Baru Proses Pembersihan Lahan, Yakin Tuntas Sesuai Target

UTAMA

Jumat, 03 Februari 2023 18:00

Desain pusat pemerintahan di IKN

Pembangunan infrastruktur dasar yang saat ini menuju tahap penyelesaian adalah Bendungan Sepaku-Semoi dan Intake Sepaku.

BALIKPAPAN - Tenggat waktu pemindahan Ibu Kota Nusantara menyisakan 1,5 tahun lagi. Sejauh ini, progres pembangunan infrastruktur dasar telah mencapai 12 persen. Belum lagi, infrastruktur pemerintahan. Seperti Istana Negara beserta bangunan pendukung lainnya, termasuk kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang masih belum terlihat fisiknya. Sementara pada 17 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menginginkan sudah berkantor dan melaksanakan peringatan upacara kemerdekaan RI di IKN.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar yang saat ini menuju tahap penyelesaian adalah Bendungan Sepaku-Semoi dan Intake Sepaku yang progresnya telah mencapai lebih dari 80 persen. Selain itu, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku untuk mendukung konektivitas menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Di mana, pekerjaan Segmen 1, 2, dan 3 sepanjang 5,7 kilometer sudah dirampungkan. Dan menyisakan Segmen 4 tahap konstruksi. Yakni Segmen 1 sepanjang 1,75 kilometer dengan biaya APBN Rp 66,6 miliar dan selesai Januari 2023.

Lalu, Segmen 2 sepanjang 1,85 kilometer, yang telah selesai pada November 2022 dengan nilai pembangunan Rp 56,6 miliar. Dan Segmen 3 sepanjang 2,17 kilometer senilai Rp 63,9 miliar. Sementara Segmen 4, ditargetkan selesai Mei 2024. “Jadi untuk infrastruktur dasar sudah mencapai 12 persen. Beda dengan infrastruktur pemerintahan. Yang saat ini sudah cut and fill. Jadi wajar belum kelihatan, karena baru dibuka,” katanya kepada Kaltim Post kemarin. Infrastruktur pemerintahan yang dimaksudnya adalah Gedung Kementerian Koordinator 1 (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi), Gedung Kementerian Koordinator 2 (Kemenko Bidang Perekonomian), Gedung Kementerian Koordinator 3 (Kemenko Politik, Hukum dan HAM (Polhukam), Gedung Kementerian Koordinator 4, Istana Negara dan lapangan upacara, penataan sumbu kebangsaan tahap 1, dan rumah tapak jabatan menteri.

Termasuk dengan hunian pekerja konstruksi, “Jadi ini tahapan pembangunan untuk tahun 2022-2024. Bukan seluruh perencanaan rencana induk,” katanya. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pada pembangunan Istana Negara di beberapa titik masih dilakukan clearing and grubbing atau pembuangan tumbuhan, pepohonan dan sisa-sisa tebangan pohon sebelum penggalian atau pengupasan lapisan tanah. Namun, pada sebagian titik yang sudah dibersihkan, sudah dilakukan pemasangan tiang pancang untuk Istana Negara. “Kalau pekerjaan tanah ini, nilainya progresnya kecil tapi perjuangannya yang besar,” kata dia.

Akan tetapi, khusus untuk hunian pekerja konstruksi IKN, saat ini progresnya sudah mencapai 90 persen. Dan akan selesai sesuai kontrak pada Maret 2023. Danis pun meyakini, pembangunan akan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan tersebut. “Jadi hunian pekerja itu yang akan selesai duluan. Kalau Istana Negara, kontraknya sampai 2024. Sudah harus selesai,” jelasnya. Untuk diketahui, paket pembangunan bangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada kawasan istana kepresidenan IKN senilai Rp 1,34 triliun dan paket pembangunan bangunan gedung kantor presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara yang dikerjakan senilai Rp 1,56 triliun dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Kemudian paket Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) senilai Rp 1,35 triliun. (kip/riz/k16)

UTAMA

BACA JUGA