SAMARINDA–Menanggapi isu Dana Kinerja Pemprov Kaltim terkait pengurangan emisi karbon, anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir menilai, ada sejumlah hal menarik yang menjadi perhatian politikus PKB.
Selain bisa menambah pendapatan asli daerah, memotivasi masyarakat dan pemerintah terus menjaga kelestarian lingkungan. Apalagi Sutomo meyakini tidak semua daerah memiliki potensi tersebut, Kaltim menjadi salah satu yang beruntung mendapatkannya.
Hal itu diungkapkan Sutomo setelah Komisi II dan III DPRD Kaltim belum lama ini mengundang Pemprov Kaltim membahas terkait adanya kesepakatan pembayaran hasil kinerja atas pengurangan emisi di Kaltim, yang akan dibayarkan World Bank. Pembayaran kinerja yang akan disalurkan melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLK) Kementerian Keuangan ke pelaksana Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di tingkat nasional, dan sub-nasional dialokasikan untuk responsibility, performance, dan reward sesuai dengan dokumentasi benefit sharing plan (BSP).
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencantumkan bahwa atas dana tersebut setiap tahunnya, Pemprov Kaltim agar mencatat sebagai target pendapatan daerah tahun berkenaan.
“Itu akan berpotensi memberi pendapatan yang besar ke depannya, yang harus diberi pemahaman kepada stakeholder.
Dari level provinsi hingga desa, sehingga timbul kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Dengan begitu pasokan apa-apa saja yang bisa mengurangi emisi karbon kita ke depan semakin banyak dan memiliki nilai tawar besar di mata dunia internasional.
Karena itu, dalam pertemuan dengan Pemprov Kaltim baru-baru ini dikatakan Sutomo Jabir, DPRD Kaltim minta pemaparan dari Pemprov Kaltim seperti apa detailnya, sehingga terjadi persepsi dan pemahaman sama dan semakin banyak pula PAD yang didapatkan Kaltim. (adv/hms5/dra/k8)