JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Forum Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11). Pemerintah Indonesia memberikan apresiasi terselenggaranya forum yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut.
"Komitmen kami adalah memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN, khususnya KIPP zona 1A, 1B, dan 1C dalam tahap awal pengembangan IKN Nusantara. Kami ingin melangkah maju bersama dan akan memberikan karpet merah yang lebih merah bagi para investor Malaysia, khususnya sebagai sahabat Indonesia," kata Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, Presiden Joko Widodo dalam market sounding pertama pada 22 Agustus 2022 dan yang kedua pada 18 Oktober 2022 menyampaikan pesan kepada lebih dari 800 calon investor bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Hal itu hanya bisa diwujudkan dengan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor.
Lanjut Basuki, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan IKN Nusantara hanya dapat mencakup sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi IKN sebesar USD 30 miliar. Sedangkan, selebihnya 80 persen akan dipenuhi melalui skema public private partnership (PPP), pendanaan kreatif, investasi swasta, dan instrumen lainnya.
"Untuk itu, Pemerintah Indonesia membuka peluang emas bagi investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Kehadiran investor dan mitra bisnis sudah dijamin oleh basis legal yang kuat. Yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen," jelasnya.
Perkembangan minat investasi di IKN Nusantara, dikatakannya, saat ini meningkat 40 kali lipat setelah market
sounding kedua yang diadakan pada 18 Oktober 2022. Hal itu tercermin dari kebutuhan lahan seluas 1.400 ha di zona 1B dan 1C bila dibandingkan dengan market sounding pertama pada 22 Agustus 2022 dengan luas hanya 38 ha.
"Minat investor utamanya dalam mengembangkan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perkantoran/jasa serta komersial. Kami sangat terbuka bagi perusahaan yang ingin berinvestasi baik melalui mekanisme investasi langsung maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," ungkapnya.
Sebelumnya, Menter Basuki juga melakukan pertemuan dengan sejumlah delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi pada Selasa (29/11). Pertemuan ini membahas tindak lanjut penguatan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam pembangunan IKN telah dimulai dengan dikirimkannya beberapa tenaga ahli, terutama untuk supervisi pembangunan infrastruktur IKN yang sedang berlangsung. Pembangunan IKN tidak hanya sekedar memindahkan kantor-kantor pemerintah, tetapi juga untuk merubah cara kerja dalam mempermudah kegiatan. (gih)