Geliat pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), kian masif. Pengusaha lokal menuntut dilibatkan secara besar dari proyek itu.
BALIKPAPAN–Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut membuka banyak peluang bagi pengusaha Kaltim untuk berkontribusi. Memainkan peran untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sayangnya, hingga kini belum banyak keterlibatan pelaku usaha lokal cenderung masih minim.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menjelaskan, sejak proses pemindahan dan pembangunan IKN, geliat ekonomi memang sudah dirasakan di Kaltim. Namun, keterlibatan pengusaha lokal baru sebatas pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Belum menyentuh pada industri besar yang disebut telah eksis dan siap digunakan dalam proses pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dan pelabuhan.
“Namun UMKM dan sektor makanan atau katering yang hingga kini lebih terlibat. Selebihnya seperti sektor logistik atau supplier belum banyak terlibat,” ungkap Slamet setelah perayaan HUT Ke-71 Apindo di Kantor Apindo Kaltim di Balikpapan, Selasa (31/1).
Bagi Apindo Kaltim, faktor yang paling krusial alasan belum banyaknya keterlibatan pengusaha Kaltim karena hingga kini pembangunan IKN bersifat pekerjaan cepat. Seperti pembangunan Istana Negara misalnya, Slamet menerima informasi jika pekerjaannya menggunakan sistem knockdown. Sementara di lokasi pembangunan, kontraktor hanya menyiapkan fondasinya.
“Ini pekerjaan cepat. Pun semua komunikasi terkait pembangunan saat ini banyak dilakukan di pusat (Jakarta). Jadi kami dari daerah tidak melihat peluang tersebut. Kalau pun ada yang mau disubkon (sub-kontraktor), itu yang mana (peluangnya). Jadi seperti itu,” ucap Slamet.
Namun pada 2025, Apindo Kaltim melihat peluang. Di mana sejumlah proyek pembangunan disebut Slamet akan bersifat jangka panjang. Pekerjaan infrastruktur dan pelabuhan jadi sasaran pertama. Karena baginya peluang pengusaha Kaltim akan lebih lebar di dua sektor tersebut.
“Di infrastruktur itu, pengusaha Kaltim punya banyak unit. Melimpah di sini. Sementara di pelabuhan, banyak pengusaha Kaltim yang punya dermaga untuk lalu lintas material dan logistik. Itu yang kami harap bisa kami komunikasikan agar pengusaha di daerah diberi kesempatan luas untuk terlibat. Utamanya yang mengarah ke konstruksi,” ujarnya.
Pada HUT Ke-71 Apindo, Slamet menyebut tengah mempersiapkan pengusaha Kaltim untuk bisa menciptakan peluang pekerjaan yang bersifat padat karya. Pasalnya, gempuran teknologi saat ini berpotensi besar mengurangi penggunaan sumber daya manusia (SDM). Apindo tidak ingin, ke depan banyak masyarakat khususnya di Kaltim menganggur akibat digantikan teknologi.
“Apindo mendorong pengusaha Kaltim terlibat di IKN. Namun tidak semua harus terkonsentrasi di IKN. Di luar IKN, banyak hal yang bisa dikerjakan, seperti penyiapan sarana dan prasarana di penyangga IKN,” katanya.
Baginya, tidak bisa dinafikkan penggunaan teknologi akan mendominasi pekerjaan di industri-industri tersebut. Sehingga jangan sampai setelah menyiapkan SDM, daerah justru tertinggal oleh teknologi yang masuk ke industri. Karena itu, pengusaha daerah harus memikirkan penciptaan industri yang berbasis padat karya.
“Karena jika tidak, maka Kaltim akan mengalami peningkatan pengangguran akibat industri yang masuk tidak bisa menyerap SDM yang sudah tersedia, karena telah ada teknologi. Itu akan berdampak pada kondusivitas daerah,” jelasnya.
Karena itu, menurut dia, kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah daerah harus bisa dilaksanakan. Karena yang memiliki pengetahuan adalah pengusaha, maka baginya pemerintah harus benar-benar bijak untuk memilih industri mana yang bisa mendukung banyak penyerapan tenaga kerja.
“Saya pernah ikut sosialisasi di mana pada 2030 nanti banyak pekerjaan yang misal saat ini harus ditangani 10 orang. Nanti hanya perlu satu orang karena penggunaan teknologi. Itu yang harus benar-benar dipikirkan dan dikoordinasikan antara pengusaha dan pemerintah. Itu yang sudah terjadi di IKN. Dengan pembangunan menggunakan sistem knockdown itu serapan tenaga kerjanya sangat minim,” ujar Slamet.
Menurut dia, pemerintah harus menciptakan banyak peluang berdirinya industri turunan sumber daya alam (SDA) di Kaltim. Hilirisasi penting dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Sayangnya, Slamet mengaku hingga kini untuk perizinan belum ramah. Meski disebut sudah satu pintu, banyak kebijakan yang disebutnya justru memberatkan pengusaha. Apalagi menciptakan iklim investasi yang baik.
“Contohnya pendirian bangunan. Sekarang IMB (izin mendirikan bangunan) sudah diganti menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG). Yang baru ini sangat sulit mengurusnya dibandingkan pendahulunya. Jadi bagaimana kami mau menarik investor, jika di sisi perizinan saja dipersulit,” ungkapnya.
KESEJAHTERAAN PEKERJA
Pada HUT Ke-71 Apindo, mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, setelah Covid-19 melandai, sejumlah sektor utama di Kaltim seperti batu bara dan kelapa sawit kembali bangkit. Itu seharusnya menjadi momen bagi pengusaha untuk lebih memerhatikan kesejahteraan pekerja dan kondisi masyarakat sekitar.
“Walaupun pengusaha mengalami kesulitan. Namun sejumlah sektor seperti batu bara dan sawit sudah bagus prospeknya. Jadi memang kesejahteraan pekerja, fasilitas penunjang kesehatan dan pendidikan di daerah penghasil batu bara dan sawit bisa ditingkatkan. Di luar dari penetapan UMP (upah minimum provinsi), harusnya ada bagi bonus lah. Utamanya di sektor yang berkembang setelah pandemi,” jelas Rizal setelah menghadiri HUT Ke-71 Apindo.
Di sisi lain, Rizal mendorong Apindo lebih giat mencari peluang selama proses pembangunan IKN. Karena IKN menciptakan serapan tenaga kerja yang cukup utamanya bagi SDM di daerah.
Sementara itu, Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal menyebut, Apindo Kaltim punya peran penting dalam proses pembangunan IKN. Karena selama ini, Apindo dalam prosesnya telah banyak melakukan upaya di bidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga baginya, organisasi itu akan menjadi salah satu mitra yang strategis.
“Karena selama ini sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan banyak yang bergantung telah menjadi social-entrepreneur. Sehingga akan menjadi salah satu organisasi yang digandeng dalam mengembangkan pembangunan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Isradi, satu dari tiga kandidat yang terpilih dari seleksi terbuka untuk posisi deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita IKN itu.
Bagi dia, terbuka peluang bagi pengusaha Kaltim untuk bisa dilibatkan dalam proses pembangunan IKN akan dilihat dari kepentingan nasional. “Pasti akan diberdayakan, dioptimalkan, dan disinergikan dalam kaitan kepentingan nasional,” ujarnya.
Dalam HUT Ke-71 Apindo kemarin, manajemen Kaltim Post juga mengunjungi acara syukuran di Kantor Apindo Kaltim. Hadir memimpin rombongan, Wakil Direktur Utama Kaltim Post Erwin D Nugroho. Dia didampingi Wakil Direktur Kaltim Post Supriyono, Pemimpin Redaksi Kaltim Post Romdani, Manajer Iklan Grup Kaltim Post Tritya Sidartha, Manajer Iklan Kaltim Post Ocky Muda Saputra, dan Manajer Pemasaran Kaltim Post Nur Rahman Saeroni. (rom/k8)
M RIDHUAN
[email protected]