Anggaran Rp 40 miliar dari APBD 2023 dikucurkan Pemkot Samarinda untuk memulai pembangunan fisik di Tepian Sungai Mahakam.
SAMARINDA–Pemkot punya rencana besar melakukan redesain kawasan tepian sungai tersebut dari Jembatan Mahkota (Mahakam IV atau Jembatan Kembar) Kecamatan Sungai Kunjang, hingga batas pelabuhan PT Pelindo di Kecamatan Samarinda Kota. Proyek tersebut dinamai “Teras Samarinda”.
Proyek dengan estimasi kebutuhan biaya lebih dari Rp 600 miliar itu dipamerkan di sela Penganugerahan Probebaya Award serta ASN dan Non-ASN Award 2023 di Hotel Bumi Senyiur, Jumat (27/1). Sebuah video berdurasi panjang menampilkan Wali Kota Samarinda Andi Harun dengan latar belakang desain rencana pembangunan disajikan di depan para peserta.
Andi Harun menyampaikan bahwa dahulu pembangunan tersebut sebatas mimpi. Namun, dapat mulai direalisasikan bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Bahwa pengalokasian anggaran itu menjadi bukti komitmen mengubah kawasan Tepian Mahakam menjadi layak disebut “Teras Samarinda” dengan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung. “Itu bukan cuma redesain landskap. Tetapi turut membangun sejumlah infrastruktur dengan kajian mendalam, seperti misalnya pelabuhan dan lainnya,” ungkap dia.
Bahwa proyek berbiaya jumbo sekitar Rp 600 miliar bahkan lebih itu akan menggunakan dana dari berbagai sumber. Tidak hanya APBD pemkot, namun APBD Pemprov Kaltim melalui bantuan keuangan (bankeu), APBN hingga pendanaan luar negeri. “Kami akan cari (anggaran). Kalau mau, pasti bisa,” ungkapnya.
Segmen pertama yang dibangun yakni di Jalan Gajah Mada (depan kantor Gubernur Kaltim), Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu. Bahwa dari lima segmen sepanjang Tepian Mahakam tersebut, segmen itu yang paling siap detail engineering design (DED). “Kami akan mulai membangun tahun ini,” ucapnya.
Soal pengusulan dalam proyek multiyears contract (MYC) dirinya menyebut belum. Pemkot saat ini fokus pada dua mega proyek, pembangunan terowongan di Kelurahan Sungai Dama sebagai pemecah macet di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) berbiaya Rp 395,9 miliar, serta pembangunan sistem pengendali banjir Sungai Karang Mumus (SKM) lewat pembangunan bendungan pengendali (bendali) di Pampang dan Sungai Siring, serta kolam retensi dan turap sungai di Bengkuring berbiaya Rp 205 miliar hingga 2024 mendatang. “Yang penting sudah masuk APBD. Itu juga payung hukum karena ditetapkan dalam peraturan daerah (perda),” jelasnya.
Mengenai rencana pembangunan, politikus Gerindra itu menyebut akan dilakukan bertahap. Terpenting bahwa adanya rencana jangka panjang menjadi panduan untuk pembangunan berkelanjutan. “Meski tidak selesai pada 2024, tentu desain itu menjadi panduan pembangunan jangka panjang,” kuncinya. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46