Persingkat Durasi Jamaah hingga Tidak Perlu Mencari Hotel Zonasi

UTAMA

Sabtu, 28 Januari 2023 14:25

Beragam Skema yang Diusulkan Demi Menekan Ongkos Haji di Arab Saudi

Keberangkatan jamaah haji asal Kaltim beberapa tahun silam.

Kementerian Agama (Kemenag) diminta berani mengambil kebijakan khusus untuk menekan biaya haji. Mulai dari mengurangi masa tinggal atau durasi jamaah di Arab Saudi sampai tak perlu memaksakan sewa hotel di ring satu Masjidilharam.

USULAN penghematan ongkos naik haji terus mengemuka. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengatakan, ada sejumlah sektor yang bisa dihemat dari penyelenggaraan ibadah haji, seperti sewa hotel atau pemondokan. Dia menaksir hotel dekat dengan Masjidilharam atau Masjid Nabawi itu membuat biaya sewa hotel bengkak 30 persen. ’’Kemenag tidak perlu mencari hotel zonasi yang dekat dengan tempat-tempat ibadah,’’ tuturnya (27/1).

Berdasar data Kemenag, pos pembiayaan sewa hotel memang besar. Biaya sewa hotel yang dibebankan ke jamaah sebesar Rp 18,7 juta di Makkah dan Rp 5,6 juta di Madinah. Itu belum termasuk subsidi dari BPKH sebesar Rp 117 miliar lebih untuk seluruh jamaah haji reguler. Bukhori juga mengusulkan pemangkasan masa tinggal jamaah dari 40 hari jadi 30 hari. Lalu, mengurangi biaya penerbangan yang saat ini diusulkan hampir Rp 34 juta per jamaah. Usulan lainnya memangkas pemberian katering cukup 36 hari, bukan 50 hari.

Kemudian, Kemenag tidak perlu menyewa armada bus salawat dan cukup bagian dari paket sewa hotel. Biaya asuransi juga bisa ditinjau ulang. Sebab, selama ini jamaah mendapatkan asuransi kesehatan serta asuransi jiwa dan kecelakaan. Menag Yaqut Cholil Qoumas enggan berkomentar lebih lanjut soal pembahasan biaya haji. Saat ditemui di kantor PBNU kemarin petang, dia bergegas masuk mobil.

Pekan lalu Yaqut mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp 98 juta. Perinciannya, Rp 69 jutaan ditanggung jemaah. Sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji di BPKH. Hingga saat ini, pembahasan biaya haji 2023 di parlemen memasuki fase krusial, yakni penetapan harga untuk setiap komponen layanan. DPR mengusulkan agar calon jamaah haji (CJH) berstatus lunas tunda tidak perlu melunasi lagi ongkos haji. Berapa pun kenaikan yang ditetapkan nanti.

Rapat di komisi VIII DPR pada Rabu n (26/1) tidak hanya menghadirkan Kementerian Agama (Kemenag). Tapi, juga mengundang Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, maskapai, hingga pengelola bandara. Rapat yang berjalan lebih dari dua jam itu dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang. Dalam pengantar rapatnya, Marwan menyoroti kenaikan biaya haji yang diusulkan pemerintah. ’’Usulan itu mengejutkan. Kita ingin membahas mendekati apa yang diharapkan masyarakat,’’ kata politikus PKB itu. Marwan menjelaskan, pembahasan biaya haji arahnya supaya semua calon jamaah bisa berangkat. Tidak ada yang gagal berangkat karena tidak mampu membayar pelunasan. ’’Jangan ada yang tidak bisa melunasi biaya haji karena keterbatasan,’’ kata dia.

Marwan juga menyampaikan aspirasi parlemen. Antara lain, calon jamaah yang sudah melunasi biaya haji tidak perlu melunasi lagi. Berapa pun biaya haji yang nanti ditetapkan. Alasannya, mereka sejatinya sudah melunasi biaya haji. Hanya akibat ada pandemi, mereka tidak bisa berhaji. Data dari Kemenag, ada banyak jemaah berstatus lunas tunda. Pada 2020, jumlahnya 84.609 orang. Kemudian, pada 2022 sebanyak 9.864 orang. Usulan Komisi VIII DPR, mereka bisa langsung berangkat tanpa dibebankan tambahan biaya pelunasan lagi.

Di pengujung rapat, Marwan membacakan kesimpulan. Antara lain, meminta pemerintah melobi Saudi untuk mengaktifkan Bandara Thaif sebagai bandara haji jamaah Indonesia. Dengan menambah bandara haji, masa tinggal di Saudi bisa dikepras dari 40 hari menjadi 30 hari. Saat ini jemaah haji Indonesia hanya menggunakan bandara di Jeddah dan Madinah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Lafief mengatakan, ada beberapa kondisi yang memungkinkan biaya haji diturunkan. Di antaranya, perbaikan landasan pacu Bandara Juanda yang sudah selesai. Jadi, tidak perlu ada biaya lagi di setiap pendaratan pesawat pengangkut jemaah seperti tahun lalu.

Namun di sisi lain, perkembangan di Saudi juga sangat dinamis dan bisa berpengaruh pada biaya. Dia mencontohkan, hotel di Makkah pascapandemi Covid-19 belum 100 persen kembali beroperasi. Padahal, kuota haji sudah kembali normal. Otomatis hotel saat ini jadi buruan negara-negara pengirim jemaah haji. ’’Tim kami baru keluar hotel (usai negosiasi), sudah ada tim dari negara lain yang masuk (untuk negosiasi),’’ katanya. (wan/c6/jpg/riz)

UTAMA

BACA JUGA