Di Kukar, Perceraian Didominasi Faktor Ekonomi

KALTIM

Sabtu, 28 Januari 2023 12:04

TENGGARONG - Angka perceraian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga 2023 ini masih tinggi. Tahun 2022, Pengadilan Agama Tenggarong menerima 1.586 perkara. Perinciannya, cerai gugat (dari pihak wanita) sebanyak 1.234 perkara dan cerai talak (dari pihak pria) sebanyak 352.

Angka ini meningkat dibandingkan perkara perceraian di Kukar tahun 2021, yakni sebesar 1.238 perkara. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Reny Hidayati mengatakan, peningkatan perkara ini terjadi akibat berbagai faktor. Namun yang mencuat tingginya perceraian adalah faktor ekonomi.

"Lebih condong ke masalah ekonomi. Karena mungkin masih ada efek dari pandemi Covid-19 kemarin. Mulai dari awal pandemi sampai dengan sekarang itu banyak sekali masalahnya ekonomi," terang Reny kepada media ini, Rabu (25/1).

Selain faktor ekonomi, adapun masalah perselisihan dan pertengkaran antar pasangan suami istri seperti perselingkuhan. Reny mengatakan sepanjang 2021 hingga 2022, Pengadilan Agama Tenggarong banyak menerima cerai gugat dibandingkan cerai talak. Dan perkara tersebut didominasi pasangan muda.

"Banyak yang muda. Dan lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak, Karena cerai gugat ini yang mengajukan pihak perempuan," urainya.

Perceraian menjadi laporan perkara tertinggi yang diterima Pengadilan Agama Tenggarong. Perkara lain seperti gugatan harta bersama, pembatalan perkawinan, pemeliharaan anak, hak-hak bekas istri, kewarisan, izin poligami dan pengesahan perkawinan/isbat nikah kontensius terus diterima. Namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

Dari tahun 2020, Pengadilan Agama Tenggarong menerima 1.936 Perkara, dari gugatan sebanyak 1.277 dan permohonan sebanyak 659. Dan pada tahun tahun 2021 penerimaan perkara mengalami penurunan sebanyak 1.798 perkara, terdiri dari gugatan sebanyak 1.274 dan permohonan sebanyak 524.

Pada tahun 2022, perkara mengalami kenaikan kembali, yakni 2.145 perkara, terdiri dari gugatan sebanyak 1.623 dan permohonan sebanyak 522. "Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sejumlah 347 perkara dengan persentase sebesar 19.29 persen," tutur Reny. (moe/qi/kri)