Kesiapan Anggaran Butuh Kepastian Trase

UTAMA

Selasa, 24 Januari 2023 13:24

Lahan Belum Klir, Tol IKN Sempat Stagnan Empat Bulan

Jembatan Pulau Balang, yang digadang terhubung dengan tol IKN.

Sisa bidang lahan yang akan dibebaskan pemerintah masih menunggu pendataan dan pengecekan dokumen kepemilikan lahan.

BALIKPAPAN-Lambatnya pembangunan fisik tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat pusat turun tangan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong penyelesaian pembebasan lahan segmen Karang Joang (Balikpapan Utara) dengan Kariangau (Balikpapan Barat). Segmen tersebut mengalami stagnasi selama empat bulan.

Akhir pekan lalu, rapat koordinasi membahas pembangunan tol Balikpapan-IKN digelar di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan. Rapat dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air Kemenko Marves, Rahman Hidayat. Usai rapat yang berlangsung sekira dua jam itu, Rahman Hidayat menegaskan, pemerintah pusat ingin memastikan percepatan pembangunan akses tol IKN agar sesuai jadwal yang telah disusun. Yaitu rampung sepenuhnya pada pertengahan 2024.

“Kementerian PUPR selaku pelaksana kegiatan semacam stagnan. Dan terlambat hampir empat bulan. Karena masih ada persoalan yang belum bisa dituntaskan. Terutama persoalan lahan,” katanya kepada Kaltim Post. Dia melanjutkan, salah satu penyebab pembebasan lahan tak kunjung tuntas, karena kegiatannya baru dilaksanakan di pengujung tahun anggaran. Penerbitan lokasi (penlok) lahan yang akan dibebaskan baru terbit pada 31 Oktober 2022.

Jadi, panitia pengadaan tanah harus berhati-hati memverifikasi dokumen masyarakat yang akan mendapat uang ganti rugi. Sementara waktu penganggaran, hanya tersisa 1,5 bulan. Oleh karena itu, Kemenko Marves mendorong satuan kerja (Satker) pengadaan lahan berkomunikasi kembali dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Terkait penyediaan anggaran pembebasan lahan tahun anggaran 2023. “Sekarang bolanya ada di satker untuk komunikasi dengan LMAN. Anggarannya pasti disediakan, karena ini PSN. Tapi mereka (LMAN) butuh surat kepastian mengenai trasenya,” terang pria berkacamata ini.

Trase tol Balikpapan-IKN yang dimaksudnya adalah trase yang akan melintasi Sungai Wain. Dalam rapat-rapat sebelumnya, sudah ada kesepakatan bersama mengenai trase tersebut. Hal ini yang menjadi atensi pemerintah pusat untuk segera dituntaskan. “Saya berikan waktu seminggu dari sekarang (pekan lalu). Supaya progresnya bisa maju signifikan,” tegasnya. Rahman pun berjanji akan terus memantau perkembangan pembangunan tol Balikpapan-IKN pekan ini.

Menurutnya, dari rapat koordinasi pekan lalu, sudah ada solusi terkait persoalan lahan. “Karena kalau PSN sudah jelas tahapannya. Terakhir adalah konsinyasi, dengan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan. Insyaallah enggak ada masalah. Apalagi ada aset pemerintah yang sudah keluar. Ada juga terkait dengan tanah wakaf. Ya paralel saja, kami lakukan,” jelasnya. Untuk diketahui, pengadaan lahan pembangunan tol Balikpapan-IKN di bawah kendali Satuan Kerja (Satker) Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian PUPR.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol IKN Rabiyatul Adawiyah menuturkan, kegiatan pembebasan lahan masih minim. Sebab kegiatan pengadaan lahan dilaksanakan akhir tahun. Salah satunya, Seksi 3A yang merupakan Segmen Karang Joang-KKT Kariangau. Ruas jalan tol sepanjang 13,4 kilometer ini memiliki capaian yang paling rendah. Progres proyek yang dikerjakan PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 3,33 triliun ini, baru 1,4 persen. Padahal kegiatan pengerjaan fisik sudah dilaksanakan sejak September 2022.

“Baru 37 bidang pada Seksi 3A yang sudah dibayarkan. Karena persoalannya, anggaran di akhir tahun. Dan penlok baru terbit pada 31 Oktober 2022,” katanya. Perempuan yang akrab disapa Adaw ini menambahkan, dengan jangka waktu yang terbatas, BPN maupun PPK Pengadaan Lahan mengalami kesulitan melakukan musyawarah dengan para pemilik lahan. “Karena takutnya tanah yang dibayarkan tumpang tindih. Makanya saat itu yang baru diumumkan baru delapan bidang. Kemudian 37 bidang sudah dilakukan validasi dan pembayaran. Mungkin yang sisanya, masih menunggu panitia pengadaan lahan lagi,” ungkapnya.

Mengenai sisa bidang lainnya yang akan dibebaskan, Adaw mengatakan, masih menunggu pendataan maupun pengecekan dokumen kepemilikan lahan yang akan dibebaskan pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan Satgas A yang membidangi pengukuran dan pemetaan lahan warga. Sementara Satgas B, mengurus verifikasi kepemilikan lahan warga. Dia juga masih belum mengetahui ketersediaan anggaran pembebasan lahan awal tahun ini. “Saya belum tahu soal anggaran itu. Karena masih menunggu dari Kementerian PUPR yang akan bersurat ke LMAN. Agar dimasukkan kembali dalam pagu anggaran 2023,” kata perempuan berkerudung ini.

Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setkot Balikpapan Zulkifli menerangkan, ada sekira 31 hektare aset milik pemerintah yang terdampak pembangunan tol Balikpapan-IKN. Lanjut dia, wali kota Balikpapan sudah menjawab secara tertulis untuk menghibahkan lahan yang masuk Seksi 3B, Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,325 kilometer. Sehingga dapat segera dilakukan pembangunan di atas lahan milik Pemkot Balikpapan. “Hanya permohonan kami, untuk dibangunkan underpass (jalur terowongan bawah tanah) ke lokasi itu, nanti. Insyaallah, itu akan disanggupi dari BBPJN Kaltim. Dan lokasinya masih dikaji,” kata mantan kepala Satpol PP Balikpapan ini.

Selain itu, Pemkot Balikpapan menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum menyetujui besaran uang ganti rugi lahan. Pemkot, sebut dia, akan memfasilitasi dan meminta penjelasan, sekaligus menyampaikan usulan peninjauan kembali nilai yang diajukan. “Sebagian besar masyarakat menerima, dan masih ada yang memperhitungkan. Karena besarannya bervariasi. Sudah kami sampaikan dan akan diakomodasi. Dalam artian kami fasilitasi melalui kelurahan untuk menyampaikan itu. Jadi enggak usah protes melalui spanduk dan demo,” pesan Zulkifli. (riz/k16)

Rikip Agustani

[email protected]