JAKARTA - Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu perioritas pemerintah pada 2023. Hal ini seiring dengan adanya prediksi BMKG, bahwa pada 2023 kondisi iklim akan lebih kering dari tahun sebelumnya. Sehingga hal tersebut berpotensi terjadinya peningkatan karhutla seperti yang terjadi pada 2019.
"Dari prediksi BMKG terdapat potensi terjadinya El Nino setelah 3 tahun terakhir terjadi La Nina. Sehingga diprakirakan akan terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi di 2019," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD saat menggelar rakorsus penanggulangan karhutla di Kementerian LHK.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud meminta semua pihak terkait meningkatkan kewaspadaan. Termasuk agar secara intensif, kontinyu, dan konsisten melakukan upaya pengendalian. Kemudian, kementerian/lembaga dan pemda bersinergi mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana, anggaran, dan lainnya.
"Segera selesaikan hambatan dan kendala yang dapat mengganggu jalannya penanggulangan karhutla. Jangan biarkan hal-hal teknis menghambat kinerja kita," ucapnya.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, berdasar data pemantauan hotspot (Titik panas), dari 1-19 Januari 2023 berjumlah 31 titik. Menuntutnya, angka tersebut naik 29 persen dari periode yang sama pada tahun lalu. Oleh karena itu, Menkopolhukam pun juga telah menegaskan agar lebih berhati-hati dan waspada.
"Sesuai prediksi BMKG di 2023 ini akan mengalami anomali iklim, curah hujannya menipis yang bisa jadi lebih panas di bulan Mei dan Juni. Karena itu, pada akhir Februari atau awal Maret ini mungkin kita sudah mulai operasi modifikasi cuaca. Karena Pak Presiden biasanya akan pesan jangan sampai Lebaran ada asap," jelasnya.
Sedangkan, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, terkait operasi udara, pihaknya sejak awal Januari ini sudah kontingensi menyiapkan lebih banyak helikopter dibandingkan dengan 2021 dan 2022. Termasuk juga sudah menggelar rapat untuk TMC. Di mana, pada 2023 ini, pihaknya diperbolehkan menggandeng unsur swasta.
"Selama ini, TMC hanya melalui pemerintah, dalam hal ini BRIN sebagai unsur ilmuwannya. Kemudian, untuk sarana prasarananya dari Angkatan Udara. Tapi, pesawat-pesawat Angkatan Udara itu terbatas. Sehingga pada saat dibutuhkan di beberapa titik bersamaan tidak mencukupi," bebernya.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menambahkan, berdasar prakiraan, musim kemarau yang meningkatkan potensi karhutla perlu diwaspadai di bulan Februari. Yakni untuk di wilayah Riau, sebagian Jambi, dan sebagian Sumatera Utara, meskipun pada saat yang sama dapat terjadi hujan lebat di wilayah lainnya.
"Kewaspadaan yang pertama perlu dilakukan di bulan Februari. Di mana, meskipun sebagai besar wilayah Indonesia masih mengalami hujan, tetapi di wilayah Riau, sebagai Jambi, dan sebagian Sumatera Utara memasuki kemarau," ujarnya. (gih)
Luas lahan terbakar :
- Luas lahan terbakar 2021 berjumlah 358.867 ha
- Luas lahan terbakar 2022 berjumlah 202.894 ha
Provinsi prioritas penanganan karhutla pada 2023 :
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan