Pembebasan Lahan Tol IKN Lambat, BPN Sebut PUPR Lambat Sediakan Dana

UTAMA

Rabu, 18 Januari 2023 13:07

Tol Balsam. Ketersediaan anggaran pembebasan lahan menjadi persoalan utama lambannya progres pembangunan jalan tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketersediaan anggaran pembebasan lahan menjadi persoalan utama lambannya progres pembangunan jalan tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN).

BALIKPAPAN–Pengadaan lahan pembangunan Tol Balikpapan-IKN baru dilaksanakan akhir tahun 2022. Sementara pembangunan fisik Tol Balikpapan-IKN Seksi 3A, Seksi 3B, dan Seksi 5A sudah dimulai September 2022. Sehingga berdampak pada rendahnya progres fisik proyek yang hingga pertengahan Januari 2023, masih di bawah 6 persen.

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan Herman Hidayat menjelaskan, keterlambatan penganggaran pembebasan lahan sangat berdampak pada kegiatan pengadaan lahan. Menurut dia, ketika proses pencairan anggaran memakan waktu cukup lama, pembebasan lahan juga akan tertunda. Akibatnya, pembangunan fisik yang sudah berjalan terhambat.

“Sebetulnya yang menjadi penyebab adalah keterlambatan penganggaran pembebasan lahannya. Dan sekarang ini, sudah awal tahun (2023). Kementerian PUPR harus menyiapkan dulu anggaran tersebut,” katanya kepada Kaltim Post, Selasa (17/1).

Dia melanjutkan, sejak tahun lalu, Kantah/BPN Balikpapan telah menjalankan tahapan pengadaan lahan pembangunan Tol Balikpapan-IKN. Mulai pengumuman lahan yang akan dibebaskan, hingga berakhirnya masa tenggang pengumuman.

Akan tetapi, proses pembayaran uang ganti rugi (UGR) belum bisa dilaksanakan. Karena tidak tersedianya anggaran pembebasan lahan pada tiga seksi Tol Balikpapan-IKN. “Makanya dari Kementerian PUPR siapkan dulu anggarannya. Ada atau enggak anggarannya? Kalau enggak ada, masak BPN disuruh melawan masyarakat. Dan jangan hanya BPN yang jadi ‘kambing hitamnya’,” kritik Herman. Karena itu, mengantisipasi pembebasan lahan selanjutnya, mantan kepala Kantah/BPN Kutai Kartanegara (Kukar) meminta, agar Kementerian PUPR melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan lahan jalan tol, membuat timeline atau lini masa yang rasional terkait pembebasan lahan. Yang secara paralel dilaksanakan dengan kegiatan pembangunan fisik jalan tol Balikpapan-IKN.

Termasuk memastikan ketersediaan anggaran UGR kepada masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur menuju ibu kota negara baru tersebut.

“Jadi timeline ini harus diikuti dengan baik. Jangan sampai hanya ingin cepat membangun, tetapi pengadaan lahannya belum selesai. Dan ini perlu dikomunikasikan dengan baik terkait dengan anggaran pembebasan lahannya. Kalau saat pencairan enggak ada uangnya, masyarakat bisa ngamuk,” ungkapnya. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi mengamini pembebasan lahan Seksi 3A, 3B, maupun Seksi 5A Tol Balikpapan-IKN baru dimulai sejak November 2022.

Namun dia tidak menerangkan alasan mengapa pengadaan lahan baru dimulai di pengujung tahun 2022. Sementara kegiatan fisik pembangunan ketiga ruas jalan tol yang akan tersambung dengan Jembatan Pulau Balang itu, telah dimulai setelah penandatanganan kontrak. Yakni pada awal September 2022. Walau demikian, pihaknya akan memprioritaskan pengerjaan yang lahan sudah dibebaskan. Seperti lahan milik Pemkot Balikpapan yang telah dihibahkan untuk pembangunan jalan Tol IKN. Junaidi pun tak merinci, luasan lahan Pemkot Balikpapan yang masuk dalam rencana pembangunan jalan Tol IKN itu. “Jadi lahan Pemkot (Balikpapan) bisa kami kerjakan dulu. Terutama di Seksi 3B dan Seksi 5A,” ucapnya kemarin.

Selain itu, ada beberapa lahan milik perusahaan yang masuk di ketiga seksi ruas Tol Balikpapan-IKN. Lanjut dia, pihaknya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan perusahaan pemilik lahan untuk melakukan kegiatan fisik lebih awal. Dia juga tak merinci luasan lahan yang akan dikerjakan lebih dahulu itu. “Ada juga lahan milik perusahaan yang sudah dilakukan pengukuran dan inventarisasi di lapangan. Walau proses pembayaran ganti rugi belum selesai, namun sebagian besar mereka sudah mengizinkan untuk melakukan kegiatan,” kata Junaidi.

Untuk diketahui, Seksi 3A merupakan ruas tol IKN segmen Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer. Proyek ini dikerjakan PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 3,33 triliun. Penandatanganan kontrak Seksi 3A dilaksanakan awal September 2022. Selanjutnya, Seksi 3B menghubungkan KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,325 kilometer. Proyek ini dikerjakan PT Wijaya Karya dengan kontrak senilai Rp 1,9 triliun. Sementara Seksi 5A jalan tol IKN segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,675 kilometer, digarap PT Waskita Karya dengan kontrak kegiatan senilai Rp 2,19 triliun.

Junaidi menjelaskan, memasuki pekan ketiga Januari 2023, progres fisik Seksi 3A baru 1,4 persen karena masih terkendala lahan. Sementara progres Seksi 3B dan 5A masing-masing di angka 4 persen dan 5 persen. Junaidi menyampaikan, permasalahan pembebasan lahan yang dihadapi karena masih ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih, sehingga akan dilakukan konsinyasi atau menitipkan UGR ke pengadilan agar proses pembebasan lahan jalan tol IKN bisa dipercepat. Karena ditargetkan, Maret nanti progres fisik sudah mendekati 20 persen. “Lalu Juni bisa mencapai 40 persen. September mencapai 60 persen. Hingga Desember ditargetkan 80 persen. Dan Juni 2024 ditargetkan bisa 100 persen. Makanya saat ini, Satgas A dan Satgas B dari BPN masih di lapangan. Masih terus berproses. Mudah-mudahan bisa cepat selesai pembayaran ganti ruginya,” ungkap dia.

Alotnya pembebasan lahan jalan tol IKN juga dikeluhkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati. Dalam media sosial Instagram-nya @thomasumbupati, pria asal Nusa Tenggara Timur itu menyampaikan kinerja pembangunan tol Balikpapan-IKN sangat rendah. “Terutama pembebasan lahan masyarakat di segmen 3A, 3B, dan 5A. Hari ini saya mengumpulkan semua unsur dari pemprov, pemkot, dan pemkab hingga level kecamatan dan kelurahan terkait strategi percepatan penyelesaian proses ganti untung. Konsinyasi adalah pilihan terakhir, bahkan sebaiknya tidak terjadi,” ungkapnya. (riz2/k8)

RIKIP AGUSTANI

[email protected]

(RIKIP AGUSTANI)