Perusahaan Malaysia Lirik IKN, Tertarik Investasi Pengelolaan Limbah, Konstruksi, hingga Properti

UTAMA

Selasa, 10 Januari 2023 19:00

Pekerja di lokasi pembangunan IKN.

Pembangunan IKN pada kuartal pertama tahun ini memasuki pengerjaan memasuki tahap land clearing dan land development. Seperti pembangunan sumbu kebangsaan, jalan akses barat, akses timur, kemudian Istana Kepresidenan.

BALIKPAPAN-Daftar investor asing pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali bertambah. Setelah Korea Land and Housing Corporation (KLHC), giliran pemodal dari Malaysia yang menyatakan ketertarikannya. Deklarasi dilaksanakan kemarin dan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim.

Sebanyak 11 letter of intent (LoI) atau surat ketertarikan dari sepuluh investor Malaysia untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN disepakati kemarin (9/1) di Istana Kepresidenan Bogor. LoI tersebut diserahkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Kepala Otorita IKN Bambang Suswantono. Menurut Jokowi, investor Malaysia itu melirik bisnis di IKN, di antaranya di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti.

“Saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru, Nusantara. Sebelas letter of intent (LoI) telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada Otorita IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti,” kata Jokowi. PM Anwar Ibrahim menambahkan, dalam pembangunan IKN, ada kepentingan Malaysia. Utamanya di kawasan Sabah dan Serawak. “Masyarakat Sabah dan Serawak memuji inisiatif ini. Karena berdekatan maka ada kepentingan ekonomi,” ucapnya.

Anwar melanjutkan, inisiatif tersebut mengundang pujian dari koleganya di Sabah dan Serawak. Oleh karena itu, dia menegaskan kembali bahwa Malaysia akan selalu berusaha mengambil pendekatan positif terkait IKN. Karena ibu kota baru Indonesia tersebut diyakini dapat memberi manfaat di kawasan sekitar, termasuk Sabah dan Serawak.

Untuk diketahui, sebelum dari Malaysia, Otorita IKN menyatakan, ada tiga perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip pelaksanaan. Namun, bukan berarti mereka bisa langsung membangun. Sebab, ada berbagai proses teknis yang harus dilalui. Salah satunya feasibility study (FS). Tiga investor itu adalah PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC). Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menyampaikan, tiga perusahaan itu akan menggarap konstruksi perumahan, air, telekomunikasi, hingga pengolahan limbah. “Transportasi ini prioritas utama yang sedang dikejar, berikutnya yang high priority adalah sekolah dan lifestyle facility,” jelasnya.

Untuk perumahan, Dhony menjanjikan ada banyak insentif. Hak milik rumah menjadi milik masyarakat yang membeli. Sementara itu, gedung akan diberi hak guna bangunan. Sejauh ini, sambung dia, total komitmen investasi mencapai Rp 41 triliun. Sebanyak 59 perusahaan yang mengantre berkomitmen untuk membangun sekolah, rumah sakit, hingga area permakaman. “APBN maksimum 20 persen, 80 persen investor lokal dan luar,” katanya. Pada bagian lain, pembangunan IKN pada kuartal pertama tahun ini memasuki pengerjaan memasuki tahap land clearing dan land development. Pemerintah masih berfokus pada konstruksi di lapangan. Ditargetkan, pada 2024 nanti, pembangunan sumbu kebangsaan, jalan akses barat, akses timur, kemudian Istana Kepresidenan, dan lapangan upacara telah rampung dibangun.

26 Ribu Sertifikasi Gratis untuk Siswa SMK

Sementara itu, dari Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memastikan anak didik mereka yang siap bekerja, bisa terserap di proyek pembangunan IKN. Puluhan ribu sertifikasi akan digratiskan. Sehingga, kesempatan bekerja bisa lebih lebar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim M Kurniawan mengatakan, pada 2023 ini pihaknya akan menggratiskan 26 ribu siswa SMK mendapatkan sertifikasi.

“Jadi, mereka punya ijazah dan sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Kalau SMK vokasi ini kan selain ijazah juga perlu sertifikat,” jelas Kurniawan. Dia menambahkan, program ini akan dimaksimalkan pada 2023 untuk mengejar pembangunan IKN. Meskipun, hal ini diakui tidak mudah. Misalnya, awal-awal ini IKN membutuhkan tenaga bidang konstruksi. Tetapi ternyata tidak mudah. Pihaknya menjadikan guru SMK sebagai asesor. Pihaknya memberikan sertifikasi asesor bagi guru-guru SMK. Sebenarnya, dibutuhkan ribuan asesor. Tetapi, hanya 468 asesor yang didapat. Guru yang bersertifikasi sebagai asesor ini nantinya mereka akan mengasesmen siswa SMK.

Untuk menunjang hal ini, diperlukan lembaga sertifikasi profesi (LSP). Asesor nanti melaksanakan proses uji kompetensi terhadap peserta uji (orang yang dinilai) beserta tugas yang diberikan oleh LSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Kita sediakan sarana dan prasarana tempat kompetensi,” sambungnya. Dengan adanya LSP di sini, para siswa tidak perlu keluar daerah untuk sertifikasi. Diakui Kurniawan, saat ini pihaknya juga merencanakan agar pembangunan lembaga sertifikasi di sekolah bisa berjalan lebih cepat lagi. Dikarenakan, hingga saat ini baru 14 LSP yang sudah bersertifikasi. Eksistensi LSP dianggap krusial karena pihaknya menginginkan anak-anak daerah di Kaltim bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Kaltim perlunya 100 lebih. Saat ini baru ada 14 LSP yang tersertifikasi. Adanya LSP sangat penting karena lulusan SMK disiapkan memiliki kompetensi dan siap bersaing, daya serap tinggi terlebih menghadapi IKN di daerah sendiri. Program ini, disebut Kurniawan, akan diprioritaskan untuk siswa SMK negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan pada siswa sekolah swasta. (nyc/jpg/riz/k16)

UTAMA

BERITA TERKAIT

BACA JUGA