SAMARINDA–Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda menggelar seremonial peluncuran kendaraan inflasi, berupa satu truk modifikasi, 20 motor dan 20 tablet. Fasilitas itu diberikan dalam rangka pengendalian inflasi daerah, yang akan diberikan kepada pengelola pasar serta petugas lapangan untuk memperbarui data harga bahan kebutuhan pokok penting (bapokting) di pasaran.
Peresmian tersebut dihadiri langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun di kantor Disdag Samarinda, Gedung Ruhui Rahayu Jalan Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu, Senin (9/1).
Kepala Disdag Samarinda Marnabas Patiroy menerangkan, 20 motor dan tablet akan diberikan kepada 14 pengelola pasar dan UPT tersebar se-Samarinda bersama petugas lapangan. Tujuannya agar petugas bisa memperbarui harga bapokting, karena selama ini petugas menggunakan perangkat pribadi. “Termasuk validator di kantor juga kami fasilitasi,” ucapnya.
Semua pengadaan menggunakan aplikasi e-Katalog, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan sumber anggaran berasal dari dana insentif daerah (DID) yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkot Samarinda atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan yang digunakan untuk pengendalian inflasi daerah. “Kami dapat sekitar Rp 1,4 miliar dan untuk pengadaan ini,” jelasnya.
Mengenai penggunaan truk atau mobil inflasi, pihaknya akan bekerja sama dengan Perumda Varia Niaga serta Bulog. Misalnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, perumda bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk mengadakan operasi pasar murah hingga ke pelosok.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun berharap, petugas yang telah mendapat dukungan fasilitas semakin giat bekerja. Terlebih ada beberapa tugas tambahan yang dibebankan, misalnya pengaturan distribusi bapokting agar harga tetap stabil hingga pendataan stok, serta daerah asal pasokan. Di samping tugas utama seperti penataan dan pengelolaan pasar serta pelaksanaan retribusi. “Kami harap dengan perangkat itu kinerja makin baik,” ucapnya.
Dia turut mengapresiasi kinerja semua pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seperti Bulog, Bank Indonesia (BI), hingga TNI-Polri yang terus bergerak mengendalikan inflasi. Bahwa selama ini kinerja kepala UPT pasar dinilai sudah baik, namun memang terbatas wewenang, misalnya terkait intervensi harga bapokting terutama dari tingkat distributor, sehingga tugas lintas sektoral menjadi beban kepala dinas. “Kami perhatikan ketika ada kenaikan harga agar ditelusuri apakah akibat cuaca atau lainnya. Ketika memang (harga) melewati batas, tentu akan dilakukan intervensi melalui operasi pasar. Pemberian fasilitas itu tidak berlebihan, karena petugas menjadi ujung tombak informasi untuk pengendalian inflasi,” kuncinya. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46