Seribu Hektare Kota dan Istana Rampung 2024

UTAMA

Sabtu, 31 Desember 2022 11:54

Menghitung Jam Menuju Tahun Supersibuk Membangun IKN

SINERGI: Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menerima koran Kaltim Post sebagai simbol sinergisitas bersama jaringan media Jawa Pos usai sesi diskusi bersama di Kantor Badan Otorita IKN Lantai 17, Menara Mandiri Jakarta Pusat, Rabu (28/12) lalu.

Kesan pemindahan ibu kota hanya pada pembangunan fisik belaka tak bisa ditampik. Meskipun, membangun kota adalah juga membangun manusianya, bukan semata gedung-gedung yang bagus.

Tahun 2023 akan menjadi supersibuk bagi Badan Otorita IKN, terutama untuk mengejar target pembangunan dan pemindahan pusat pemerintahan, yang sudah harus mulai terlaksana pada 2024.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada Maret 2022, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, tak banyak yang bisa dilakukan pihaknya, mengingat sejumlah keterbatasan, baik anggaran maupun perangkat.

“Tak banyak yang bisa kita lakukan selama sembilan bulan ini. Meski bukan berarti tidak ada yang kami lakukan. Selain tidak mendapatkan alokasi dan mengelola anggaran sendiri, perangkatnya juga terbatas. Kami hanya terdiri dari tujuh orang. Kepala, wakil kepala, dan beberapa deputi. Sementara yang dilakukan meliputi 4 K. Melakukan komunikasi dengan stakeholder, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi,” jelas Bambang saat menerima rombongan direksi Jawapos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dan Jawa Pos Multimedia (JPM), di kantornya Lantai 17, Menara Mandiri Tower II, Jakarta Pusat, Rabu (28/12) lalu.

Sesuai tahapan yang disusun, 2023 menjadi tahun mulai beroperasinya Badan Otorita IKN setelah menyelesaikan tahap persiapan. Sebab, menurut undang-undang, Badan Otorita akan menjalankan empat tahapan yang meliputi persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Yang lebih banyak kita lakukan saat ini kolaboratif. Kalau orang melihat kontrak besar nilainya segala macam, triliunan, kami tidak mengurusi. Kontrak-kontrak ada di Kementerian PU dan kementerian teknis. Kita hanya melakukan koordinasi. Posisi kami mengecek benar nggak perencanaannya, kemudian kita coba rangkaikan yang semula hanya pendekatan fisik menjadi pendekatan ekosistem. Di situlah ada beberapa unsur dan pendekatan, misalnya pendekatan budaya,” tegas Bambang.

Jadi ia tak menampik jika awalnya kesan pemindahan ibu kota negara ini hanya akan menitikberatkan pada pembangunan fisik belaka. “Padahal yang mau kita bangun ini kota. Membangun warganya, bukan cuma gedung yang bagus-bagus. Sehingga dalam pembangunan ini konsepnya focus on people. Orangnya kita perhatikan, hingga siapa pun yang pindah nanti harapannya kami dimuliakan. Sehingga yang pindah merasa pindah ini enak, dan jangan ada kesan dibuang. Kita ingin perlihatkan bahwa pindah ke IKN ini menyenangkan, sehingga harus dibangun fun-nya. Itulah sebabnya membangun kota itu yang penting adalah membangun ruhnya. Karena itu membangun kota ini tidak bisa 5-10 tahun,” jelasnya.

Menurut Bambang, jika ada pihak-pihak yang menyempitkan pandangan bahwa pembangunan dan pemindahan IKN ini hanya sampai 2024 harus diluruskan. “Kalau prespektifnya sempit hanya 2024, tidak akan ketemu. Untuk membangun sebuah ibu kota yang layak huni, kita bicara sampai 2045, sesuai undang-undang. Tetapi karena sekarang gonjang-ganjing politiknya, batasannya sampai 2024. Lantas orang kemudian bertanya, sampai 2024 nanti dapat apa,” imbuh Bambang.

Menanggapi pertanyaan bahkan keraguan realisasi pembangunan IKN hingga 2024 apakah terwujud, Bambang dengan tegas menyebutkan pasti terwujud. “Kalau ditanya terwujud nggak, ya, jelas terwujud di 2024, karena kontrak-kontraknya sudah berjalan. Kalau kita perhatikan yang dijalankan di Kementerian PU kontraknya juga tahun jamak atau multiyears. Totalnya ada lebih 50-an paket,” terangnya.

Saat ini beberapa fasilitas penunjang sedang dikerjakan. Salah satunya pembangunan 22 tower untuk sekitar 17 ribuan pekerja. Harapannya dengan terpenuhinya hunian ini, akan memperlancar proses pembangunan. Kemudian membangun kesiapan dan partisipasi warga lokal dan masyarakat sekitar.

“Kita beri pelatihan kepada warga sekitar untuk berwirausaha dan memanfaatkan peluang. Ibu-ibu kita beri pelatihan tata boga, barista, laundry, dan lain-lain. Atau ada yang mau jadi bagian dalam proses konstruksi, kita buka pelatihan dan sertifikasi. Misal sertifikasi tukang, operator alat berat, bekerja sama dengan balai latihan kerja sekitar,” papar Bambang.

Dari sisi infrastruktur, Bambang menegaskan, sarana dasar akan bisa diselesaikan pada 2024. Pihaknya tengah konsentrasi menggalang investor dalam pembangunan sejumlah fasilitas dasar tersebut.

“Investor ini bukan cuma yang besar saja. Tapi juga investor untuk pembangunan sarana pendukung. Misalnya investor pembangunan rumah sakit, klinik, kemudian sekolah dan sarana pendidikan. Termasuk siapa yang akan membangun mal, sebagai sarana rekreasi. Saat ini kita berada dalam posisi di tengah-tengah deal transaksi dengan swasta,” jelas Bambang seraya menyebut beberapa nama calon investor yang menunjukkan minat dalam pembangunan beberapa fasilitas.

Misalnya jaringan rumah sakit ibu dan anak yang sudah berdiri di sejumlah kota di Indonesia yang menyatakan minatnya, kemudian beberapa jaringan hotel yang sudah menjalin komunikasi.

“Kami bukan Bandung Bondowoso dan Aladin. Kita bangun dari nol. Tetapi pada 2024, harapan kami sudah ada showcase. Yang meliputi bagian kota, mungkin sekitar seribu hektare, tepatnya 921 hektare yang bisa kita perlihatkan ini lho jadi. Meliputi istana negara, empat kantor menteri koordinator, kantor seskab, sesneg, kemudian mal,” yakin Bambang.

Pada 2023, menurut Bambang, akan menjadi tahun yang supersibuk bagi pihaknya dalam mengatur aktivitas di lokasi pembangunan IKN. Ada tiga traffic yang akan menjadi perhatian utama.

“Pertama traffic kunjungan wisata ke lokasi titik nol. Di weekend saat ini bisa mencapai 5.000 pengunjung dan ini diperkirakan terus meningkat. Karena itu sekarang kita berlakukan sistem buka-tutup kunjungan, mengingat ada traffic kedua yang juga meningkat yakni traffic konstruksi. Arus logistik dan mobilisasi peralatan akan meningkat tajam. Kemudian ketiga, traffic konsesi yang tengah memegang hutan produksi karena saat ini masa panen. Sehingga harus kita perhatikan dan atur aspek safety ini. Apalagi jalan di kawasan itu masih berupa jalan logistik,” jelasnya.

Bambang berharap dengan makin lengkapnya perangkat Badan Otorita operasionalnya bisa kian lancar. Termasuk dengan dibukanya kantor Badan Otorita IKN di Balikpapan yang akan mempermudah koordinasi. Bambang juga membuka lebar kesempatan sinergi dan kolaborasi, termasuk dengan pihak media.

“Ke depan pasti ada riak-riak dalam proses pembangunan. Yang penting bagaimana kita menunjukkan fakta di lapangan menjawab berbagai pertanyaan. Juga mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul. Misalnya masalah klaim-klaim lahan dan sebagainya. Meskipun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, sebagian besar nanti statusnya adalah HPL atau hak pengelolaan lahan,” terang Bambang.

Sementara mengenai keterlibatan pemerintah daerah, terutama dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) dalam regulasi menyangkut IKN yang dianggap sangat minim, Bambang menegaskan, pihaknya telah melibatkan.

“Saya kira selama ini selalu dilibatkan. Tetapi saya belum dengar detailnya soal apa keluhan itu. Karena saat ini, pembahasan dengan pemerintah daerah lebih terkait pada rencana detail tata ruang IKN, termasuk rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL,” bantah Bambang.

Pada 2023, badan otoritas juga akan memberikan kesempatan luas kepada berbagai pihak untuk menggelar event, terutama budaya, sebagai upaya menguatkan potensi lokal sekaligus promosi dan wisata IKN.

“Kalau Jawa Pos Group juga akan menggarap event budaya, itu silakan. Terutama dengan Kaltim Post Group dan jaringan medianya di Kaltim yang selama ini juga sudah cukup familiar. Karena tahun depan memang akan kita buka lebih lebar. Beberapa pihak bahkan sudah menyatakan minatnya menggelar beberapa event berbasis seni budaya di IKN ini. Misalnya jungle jazz, kemudian rock in the jungle. Saya memang ingin, sebagian kawasan di titik nol itu menjadi art district. Ada satu kawasan untuk wadah pagelaran budaya, sebagai bagian dari packaging wisata di IKN. Sarana mempresentasikan budaya Nusantara dan suku budaya lokal. Bergantian atau bergiliran menampilkan seni budaya mereka di arena titik nol tersebut,” imbuh Bambang.

Tak terasa diskusi hampir 60 menit itu diakhiri sesi foto bersama. Rombongan Jawa Pos dipimpin Direktur Utama JJMN Suhendro Boroma, bersama Direktur Program dan Jaringan JPM Emar Pasha, Direktur Pemberitaan JTV Abdul Rokhim, dan Direktur Pemberitaan JPM Sofyan Hendra. Direktur Balikpapan TV Wiji Winarko yang mewakili Kaltim Post Group menyerahkan koran Kaltim Post, yang selama ini secara rutin menyajikan pemberitaan IKN, sejak pertama kali pengumuman pemindahan lokasi IKN di Kaltim oleh Presiden Jokowi 26 Agustus 2019 lalu, secara multiplatform. (win/kpnn/dwi/k16)

UTAMA

BERITA TERKAIT

BACA JUGA