Target Balikpapan menuju Kota Layak Anak (KLA) kategori utama terus dikejar. Salah satu caranya, menggandeng awak media untuk menyebarkan kampanye ramah anak.
DISKOMINFO Balikpapan menggelar pertemuan dengan perwakilan media se-Kota Minyak, Rabu (7/12). Kegiatan ini menghadirkan Kabid Perlindungan Anak DP3AKB Moh Kosyim sebagai narasumber. Dia mengatakan, selama empat tahun terakhir Balikpapan tidak beranjak dari status menuju KLA kategori nindya.
Ada beberapa kendala yang membuat Balikpapan belum meraih kategori utama. Misalnya kalau dari sisi fasilitas, kurang ruang bermain ramah anak. Seperti Taman Tiga Generasi yang gagal memenuhi indikator ramah anak. “Kita lihat sendiri bagaimana Taman Tiga Generasi layak atau tidak untuk anak bermain di situ,” ujarnya.
Kemudian, Balikpapan juga masih lemah dalam sinergisitas antara stakeholder, unsur-unsur yang bertanggung jawab tentang kota layak anak. Selama ini, terlihat masih berpikir parsial atau seperti belum bersatu masing-masing fungsi stakeholder untuk mendongkrak status menuju KLA.
“Masih lemah koordinasi dan perannya, merasa belum memiliki tentang kota layak anak,” tuturnya. Dia berharap, setiap perangkat daerah juga harus memiliki program layak anak. Sebab, ini bukan hanya tugas DP3AKB. Namun, perlu dukungan semua perangkat darah dengan program anak yang saling terintegrasi.
“Saat ini, memang sudah dilakukan tetapi pembuktiannya belum tampak atau sulit dibuktikan,” tuturnya. Contoh saat Dinas Sosial menangani anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Selama ini, sudah bekerja sama, tapi tidak ada wujud atau bukti.
Misal juga soal anak sekolah, Disdikbud belum memiliki sistem atau SOP yang tepat bagaimana penanganan anak putus sekolah. “Seharusnya, ada penanganan lanjutan, mengakomodasi atau menjamin pendidikannya,” ujarnya. Misal, melakukan monitoring anak atau mereka dilarikan ke sanggar kegiatan bersama dan sebagainya.
“Karena permasalahan putus sekolah ini juga banyak penyebabnya, misal faktor ekonomi, bullying. Termasuk masalah pengasuhan dalam menangani anak bermasalah ini seperti apa penanganannya,” bebernya. Sulit untuk menangani anak-anak tanpa kerja sama antara instansi.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Adamin Siregar mengatakan, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tugas semua masyarakat, termasuk media massa. Menurutnya, kampanye yang dilakukan media bisa lebih cepat dan luas penyebarannya. Sehingga, bukan hanya tugas pemerintah.
“Dukungan kami seperti kegiatan ini pertemuan dengan media, apa saja yang bisa dilakukan media untuk penanganan anak,” ucapnya. Selain itu, Diskominfo juga berencana menyiapkan sarana dan fasilitas hotspot. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapat informasi tentang perlindungan anak.
“Jadi, kami siapkan fasilitas internet dan publikasi juga lewat media,” imbuhnya. Menurutnya, tantangan pemenuhan hak anak tetap kembali ke setiap keluarga masing-masing. Bagaimana orangtua memberi perlindungan anak di sekitar kita. Ini berlaku seluruh anak, bukan hanya anak sendiri.
Misalnya memerhatikan anak-anak yang mendapat kekerasan. “Kalau ada ditemukan di masyarakat bisa sampaikan ke DP3AKB agar bisa tertangani,” tuturnya. Dia berharap, semua upaya yang telah dilakukan ini bisa segera mewujudkan Balikpapan meraih predikat KLA. (ms/k15)
DINA ANGELINA
[email protected]