Pengelolaan Limbah Pembangunan IKN Prioritas Utama

UTAMA

Rabu, 02 November 2022 14:46

MYRNA ASNAWATI SAFITRI

BALIKPAPAN–Permasalahan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi prioritas utama Otorita IKN. Meliputi persoalan pengelolaan persampahan, maupun rehabilitasi kawasan mangrove. Termasuk Balikpapan yang bersinggungan langsung dengan wilayah IKN. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam kunjungan perdana Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri ke wilayah Kaltim.

Kemarin (1/11), representasi Kaltim dalam jajaran deputi Otorita IKN itu mengunjungi Balai Kota Balikpapan membahas permasalahan lingkungan dan sumber daya alam dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Sehari sebelumnya, dia juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi di Kegubernuran, Samarinda. Myrna menyampaikan, perlunya membentuk sebuah platform atau rencana kerja sama dalam lingkungan hidup dan sumber daya alam. Antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah mitra IKN, termasuk dengan Pemkot Balikpapan.

Hal penting lainya, meminta daerah mitra IKN, untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang mendesak. Sehingga kegiatan konstruksi IKN yang mulai dilaksanakan tidak terganggu. “Salah satunya mengenai pengelolaan sampah. Karena saya baru dilantik, dan belum update diskusi itu sudah sampai di mana. Jadi, saya akan meng-update lebih dahulu progresnya sudah seperti apa. Dan saya berkomitmen untuk melanjutkan, karena di dalam kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, pengelolaan sampah menjadi sangat prioritas,” katanya.

Dia menegaskan, persoalan prioritas yang harus dirumuskan saat ini adalah sampah yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur dasar IKN. Menurut dia, perlu ada perencanaan khusus mengenai lokasi penampungan sampah sementara. Termasuk dengan rencana pengelolaan sampah di IKN dalam jangka panjang. “Karena IKN memiliki konsep untuk pengelolaan sampah dan itu yang perlu dicocokkan dengan apa yang ada di kota-kota sekitarnya,” terang perempuan berkerudung ini.

Selain itu, Myrna yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengikuti perkembangan mengenai upaya rehabilitasi mangrove di Kaltim. Salah satunya di Balikpapan. Dia kembali mengulang konsep IKN yang dicanangkan sebagai forest city atau kota hutan, sehingga perlu mempertahanlan eksositem mangrove. Terutama ekosistem hutan bakau yang ada di Balikpapan dan IKN.

“Kita kan punya sebaran mangrove yang cukup penting. Termasuk yang ada di Teluk Balikpapan. Jadi rencana pemerintah dalam hal ini KLHK dan BRGM untuk membangun taman mangrove di IKN sangat dibutuhkan,” ujarnya. Dia menambahkan, kebijakan rehabilitasi dan penataan mangrove, akan sangat didukung sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Otorita IKN. Karena ada kawasan mangrove di wilayah area pengelolaan lain (APL) dan ekosistem mangrove yang ada di kawasan hutan.

“Sesuai dengan kewenangan, apakah Otorita IKN akan mengerjakan yang ada di wilayah APL, itu sangat mungkin. Karena itu juga, menjadi bagian dari upaya penerjemahan di program untuk membangun kota hutan atau forest city,” jelas dia.

Otorita IKN, diungkapkan Myrna juga akan membuat regulasi mengenai penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah IKN. Regulasi itu, juga akan disinkronisasikan dengan daerah mitra IKN. Karena ditegaskannya, pembangunan IKN juga merupakan sebuah upaya koreksi bersama terhadap pembangunan yang dilakukan sebelumnya.

“Kami terbuka dan berinisiatif untuk membangun konsultasi dengan pemerintah daerah setempat. Melalui pertemuan awal dengan kepala daerah ini, kami ingin menangkap dulu, apa yang menjadi concern dan menjadi problem. Karena prinsipnya, kami ingin bergerak maju. Tidak hanya IKN, tapi juga daerah mitra IKN,” ungkapnya..

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan Sudirman Djayaleksana menuturkan, nasib Teluk Balikpapan dan permasalahan pengelolaan sampah IKN merupakan persoalan lingkungan di Balikpapan yang jadi prioritas terkait pemindahan IKN “Tentu saja ini menjadi perhatian. Bukan hanya di IKN, tetapi juga di Balikpapan,” ungkapnya. (riz/k8)

Rikip Agustani

[email protected]