Kuasa Hukum Ferdy Sambo Langsung Ajukan Eksepsi, JPU Kaget

UTAMA

Selasa, 18 Oktober 2022 08:43

Terdakwa Ferdy Sambo tiba di ruang sidang untuk menjalani persidangan perdana perkara kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Di Pengadilan Jakarta Selatan, Senin (17/10/2022. Ferdy Sambo dkk didakwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Polri menetapkan Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Bripka Ricky Rizal, Bharada Eliezer dan Putri Candrawathi sebagai tersangka. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

KUASA hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi langsung mengajukan pembacaan eksepsi atau bantahan setelah jaksa membacakan surat dakwaan, Senin (17/10). Dengan demikian, sidang lanjutan lusa (20/10) mengagendakan pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum (JPU). Keputusan kuasa hukum Sambo langsung membacakan eksepsi sempat membuat JPU kaget. Meski begitu, itu bisa dimaklumi lantaran surat dakwaan telah disampaikan kepada kuasa hukum Sambo sepekan sebelum sidang.

Jaksa awalnya menyatakan butuh waktu sepekan untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi tersebut. Mengingat, eksepsi Sambo baru mereka terima dan dengar dalam persidangan kemarin. Namun, permintaan itu ditolak majelis hakim. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meminta JPU sudah menanggapi eksepsi tersebut lusa. Jika tidak, sidang langsung dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela.

Hal yang sama terjadi pada persidangan Putri. JPU tidak menyangka kuasa hukum Putri langsung membacakan eksepsi. Terlebih, setelah pembacaan dakwaan, Putri sempat menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti akan dakwaan jaksa tersebut. ”Tidak mengerti, Yang Mulia,” jawab Putri ketika ditanya majelis hakim terkait dengan dakwaan jaksa. Setelah itu, jaksa menyampaikan kesimpulan dakwaan. Namun, Putri kembali menyatakan tidak mengerti. Dia lantas berdiskusi dengan kuasa hukumnya.

Febri Diansyah, kuasa hukum Putri, menyampaikan bahwa kliennya tidak mengerti dakwaan yang dibacakan jaksa karena beberapa alasan. ”Kami dan Bu Putri gagal memahami (dakwaan) sebab saat kami dengar tadi, peran-peran yang diduga dilakukan (Putri) cenderung bersifat asumsi,” ujar Febri kepada awak media di PN Jaksel. Dia menyebutkan, dakwaan yang dibacakan lebih dominan bersumber dari keterangan seorang saksi. Yakni, Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Padahal, lanjut Febri, satu keterangan saja tidak cukup kuat.

Febri menjelaskan, bahwa eksepsi kliennya lebih berisi bukti pendukung dan fakta yang dapat memperkuat tindakan kekerasan seksual yang dialami Putri. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, sudah menjadi tugas tim penasihat hukum untuk membela terdakwa. Baik dengan cara mengkritisi dakwaan maupun meminta dakwaan dibatalkan. ”Inilah asas keseimbangan,” kata Fickar kepada Jawa Pos kemarin.

Fickar menerangkan, negara melalui undang-undang memberikan kesempatan kepada tim pembela untuk mengkritisi dakwaan. Itu merupakan hak terdakwa untuk mengajukan keberatan formal terhadap dakwaan. Namun, keberatan itu mesti berada di luar pokok perkara. ”Seorang warga negara yang dituntut punya hak untuk membela diri dengan mengajukan keberatan,” ujarnya. Fickar tidak melihat ada strategi khusus atau janggal dalam upaya tim penasihat hukum yang meminta pembatalan dakwaan. Menurut dia, apa yang dilakukan Febri dkk meminta dakwaan dibatalkan dan mengajukan eksepsi langsung setelah pembacaan dakwaan masih wajar. ”Itu memang tugas tim pembela,” imbuhnya. (syn/tyo/c19/fal/jpg/riz/k15)