JAKARTA – Partai Nasdem akhirnya mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. PKS dan Partai Demokrat siap berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung gubernur DKI Jakarta itu pada pesta demokrasi dua tahun mendatang.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, beberapa bulan lalu, pihaknya menggelar rapat kerja nasional (rakernas) yang memutuskan tiga bakal calon presiden. Yaitu, Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. ”Saya diberi hak dan kewenangan untuk memutuskan satu nama,” terangnya dalam deklarasi calon presiden di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10).
Paloh berusaha meminta masukan, saran, dan pandangan dari berbagai pihak. Dia juga melakukan kontemplasi secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Nasdem mencari yang terbaik dari yang baik-baik. Maka, pilihan jatuh pada Anies Rasyid Baswedan.
Pihaknya menitipkan perjalanan bangsa ini kepada Anies jika nanti dia terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2024. Paloh meminta Anies menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan berkarakter. Tidak hanya membangun secara fisik, tapi juga membangun karakter bangsa.
Tugas utama Anies adalah melihat kembali seberapa jauh nilai harkat dan martabat bangsa dibangun. Menurut dia, yang sudah baik diteruskan dan yang masih kurang diperbaiki. ”Semoga bisa memberikan penjelasan, kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best,” terang Paloh.
Soal calon wakil presiden (cawapres), Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Tentu, sosok itu harus cocok dengan Anies. Kekompakan dan harmoni merupakan syarat utama dalam menentukan cawapres. Hal itu tidak bisa ditawar.
Terkait dengan pencapresan yang terkesan tergesa-gesa karena sebelumnya deklarasi dijadwalkan pada November mendatang, Paloh mengatakan, pihaknya melihat Senin kemarin adalah hari baik. Menurut dia, tidak banyak birokrasi dalam mengambil keputusan. Setelah bermusyawarah, akhirnya disepakati waktu deklarasi capres pada Senin kemarin.
Politikus yang juga pengusaha itu menegaskan bahwa deklarasi Anies sebagai capres tidak berkaitan dengan kasus Formula E yang sekarang diusut KPK. ”Semuanya berjalan masing-masing. Itu sudah jelas,” paparnya.
Sebelum deklarasi capres, Paloh sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Pihaknya sudah menyampaikan rencana pencapresan Anies. Menurut dia, Jokowi menyambut baik. ”Beliau (Jokowi) ucapkan ya baik, bagus. Saya menghargai itu. Saya pikir ini lebih dari cukup,” ungkapnya.
Bagaimana komunikasi dengan PKS dan Partai Demokrat? Paloh menyatakan, Partai Nasdem memang mendahului untuk mendeklarasikan capres. Komunikasi dengan PKS dan Demokrat tetap berjalan baik. Menurut dia, dua partai itu akan bersama Nasdem dalam menghadapi pilpres mendatang.
Anies menyambut baik pencapresan dirinya oleh Nasdem. ”Bismillah, kami terima dan siap menjawab tantangan itu,” tuturnya. Namun, dia meminta izin untuk menuntaskan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta yang berakhir pada 16 Oktober mendatang.
Soal penentuan cawapres dan komunikasi dengan partai koalisi, Anies mengatakan, hal itu akan dilakukan setelah tugasnya sebagai gubernur selesai. Saat ini dia akan berfokus menuntaskan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
PKS menyambut baik pencapresan Anies. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, Anies adalah salah seorang tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa, dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa mendatang.
Menurut dia, PKS menghormati sikap politik Partai Nasdem yang memilih lebih awal untuk mendeklarasikan capres. Setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam memutuskan sikapnya terkait dengan koalisi dan pencapresan. ”Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah majelis syura,” tuturnya.
Partai Demokrat juga menghormati keputusan Nasdem menetapkan Anies sebagai capres. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Herzaky Mahendra Putra menyatakan, partainya menyambut baik pemilihan Anies. ”Kita saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap parpol,” ujarnya di kantor DPP Demokrat kemarin.
Herzaky menyebut Anies sebagai sosok yang ideal. Paling tidak sejalan dengan semangat Partai Demokrat untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan. ”Pak Anies ini memiliki kesamaan rekam jejak dengan kriteria yang disampaikan AHY,” imbuhnya.
Bagi Demokrat, Anies bukan sosok asing. Sebab, gubernur DKI Jakarta itu memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ketum AHY. Soal kans Anies-AHY, Herzaky mengakui ada keinginan di internal untuk memastikan AHY maju dalam kontestasi.
Tapi, pihaknya juga realistis. Dengan modal kursi DPR yang hanya 20 persen, kans tersebut harus dikomunikasikan dengan mitra. Secara pribadi, Herzaky menilai Anies-AHY cukup ideal. ”Cocok. Ini kan secara pribadi sangat dekat,” jelasnya.
Partai Golkar ikut angkat bicara terkait dengan pencapresan Anies. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya menghormati sikap politik Nasdem. Menurut dia, deklarasi sejak awal memiliki sejumlah sisi positif.
”Masyarakat juga bisa mulai menimbang-nimbang sejak awal, bisa melihat mana calon presiden yang masyarakat anggap terbaik,” ujarnya di gedung DPR. Harapannya, pilihan masyarakat nanti bisa didasarkan pada sikap objektif dan rasional.
Mengenai sikap Golkar, Doli menyebutkan bahwa partainya masih konsisten untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Namun, dia tak menampik komunikasi masih sangat dinamis dan terbuka.
Doli menambahkan, dalam waktu dekat, Airlangga juga bakal menjalin komunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Selain membicarakan persoalan kebangsaan, perbincangan soal pemilu bakal dibahas. ”Kalau kita bicara situasi kebangsaan, hari ini nggak bisa dimungkiri pasti akan bicara tentang Pemilu 2024. Ya, salah satunya bicara tentang pilpres,” ungkapnya.
Terpisah, KPK membantah isu terkait dengan keinginan pimpinan KPK menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus korupsi Formula E. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, penanganan perkara di KPK dipastikan tidak bisa diatur atas dasar keinginan pihak-pihak tertentu.
Ali memastikan gelar perkara (ekspose) di internal KPK selalu dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan semua pihak untuk menyampaikan pendapat. Dipastikan, kata Ali, semua peserta ekspose punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan analisis. ”Pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka dalam forum tersebut,” ujarnya kemarin.
Untuk perkembangan penyelidikan kasus Formula E, Ali menyatakan, pihaknya sampai saat ini masih melakukan telaah dan analisis awal. Penyelidikan itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada indikasi korupsi dalam aduan tersebut. ”KPK pun terus mengumpulkan informasi yang diperlukan,” ungkap Ali. (lum/far/tyo/c19/oni/jpg/far)