SEJAK 2004 Abrianto Amin (56) telah menekuni dunia politik. Sejak 2018 lalu, Abrianto memilih Partai NasDem sebagai tempat menyalurkan hasrat berpolitik. Pemilu 2019, sempat menjadi caleg di dapil Kukar, namun gagal maju ke Gedung Karang Paci. Bersamaan dengan terpilihnya Isran Noor menjadi ketua DPW NasDem Kaltim, Abrianto menduduki posisi sekretaris dewan pakar.
Tugas dewan pakar cukup berat, menjadi pemikir dalam merumuskan arah dan kebijakan partai. Arah kebijakan tersebut tentu berhubungan dengan pemenangan Pemilu 2024. Hasil pemikiran dewan pakar menjadi hal yang harus dijalankan pengurus, anggota legislatif dari NasDem. “Dalam pandangan kami (dewan pakar), potensi memenangkan pemilu 2024 nanti sangat besar. Partai NasDem sudah bekerja berdasarkan sistem yang sudah dibangun DPP NasDem sejak berdiri,” ujar mantan direktur Walhi Kaltim.
Berdasarkan sistem tersebut, Abrianto memastikan, proses rekrutmen anggota, hingga level kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota sudah berjalan dengan sendirinya. Sistem tersebut membuat tingkat konflik konflik di dalam partai sangat rendah. Alhamdulillah ketika semua bekerja dengan system, gairah di semua tempat dalam memajukan NasDem sangat tinggi. Faktor lain yang menjadi penentu perjalanan partai adalah kepemimpinan yang kuat.
“Pengurus di level provinsi, kabupaten/kota saya lihat sudah bekerja maksimal dan penuh semangat. Semua bekerja dengan pemikiran yang sama, memajukan dan memenangkan partai dalam pemilu dan pilkada. Hal itulah yang menjadi salah satu daya tarik perjalanan Partai NasDem selama ini. Apalagi faktor kepemimpinan dari Ketua DPW NasDem Kaltim Isran Noor dan Ketua DPP NasDem Surya Paloh ikut menentukan kokohnya partai,” kata direktur Indo Trans Borneo tersebut.
Dewan Pakar DPW NasDem Kaltim telah merumuskan berbagai persoalan di Kaltim untuk diselesaikan di tingkat Dewan Pakar DPP NasDem Kaltim. Dewan Pakar DPW NasDem Kaltim meminta bantuan Fraksi NasDem DPR RI ikut memikirkan anggaran perbaikan jalan nasional yang menjadi jalur antar kabupaten/kota di Kaltim. Termasuk soal penetapan Kaltim menjadi IKN, persoalan tanah harus diselesaikan dengan tuntas.
Pria yang Pemilu 2024 nanti akan menjadi caleg DPRD Kaltim dari Dapil Paser-PPU menyebut, pemikiran dewan pakar lainnya adalah tentang ekonomi kerakyatan harus seusai kondisi masyarakat setempat. Seperti contoh Kabupaten Paser, selama ini mengandalkan kelapa sawit sebagai kelapa sawit sebagai sumber kehidupan. Tentu kebijakan pemerintah mestinya mengarah kepada kebutuhan petani sawit, mulai fasilitas pabrik dan menjaga kestabilan harga.
Pemilu 2024 ini, ayah satu ini memang banting stir dapil setelah 2019 lalu maju dari dapil Kukar. Meski terbilang baru, namun sosialisasi telah dilakukan. “Alhamdulillah ini tantangan bagi saya. Saya memang tidak popular di Paser dan PPU, namun saya ingin mendorong perolehan suara maju ke dapil yang berbeda dibandingkan 2019 lalu,” katanya. (adv/waz)