BALIKPAPAN- Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kota Minyak terkait sembilan program kerja Wali Kota Rahmad Mas’ud dinilai masih belum maksimal. Hasil survei Brand Politika akhir Juli 2022 lalu menunjukkan masyarakat yang ditunjuk sebagai responden masih sedikit yang tahu program prioritas wali kota Balikpapan.
Dari temuan survei disebutkan, baru 39,8 persen responden yang tahu adanya sembilan program prioritas tersebut. Dari 39,8 persen tersebut, 76 persen tahu bahwa gratis iuran BPJS kelas 3 sebagai program prioritas Pemkot Balikpapan. Kemudian, 13,1 persen tahu adanya program baju seragam gratis, 9 persen tahu adanya program uang SPP gratis, dan 1 persen tahu bahwa penanggulangan banjir menjadi program prioritas Pemkot Balikpapan.
“Pekerjaan Rumah (PR) Pemkot Balikpapan saat ini adalah, bagaimana sembilan program prioritas tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apa gunanya digelontorkan anggaran yang besar, tapi masyarakat malah tidak merasakan manfaatnya,” kata Direktur Eksekutif Brand Politika, Eko Satiya Hushada, kepada Kaltim Post, Senin (22/8).
Menurutnya, pemkot perlu mendapat dukungan masyarakat, agar program kerja sukses. “Kalau tidak tahu bagaimana mau sukses,” bebernya. Begitu juga temuan survei tentang nilai manfaat sembilan program prioritas, menurut Eko, masih terlalu rendah.
Untuk program gratis iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, sebesar 71,9 persen masyarakat mengaku sudah merasakan manfaat dari program tersebut. Ini cukup tinggi menurut Eko. Sementara, subsidi uang SPP bagi siswa setingkat SD – SMA baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebesar 37,7 persen.
Penanganan banjir berupa revitalisasi saluran primer Sungai Ampal sebesar 34,2 persen, dan bantuan baju sekolah SD dan SMP kelas 1 SD dan 1 SMP sebesar 22,1 persen. Data ini sempat disajikan Eko dalam acara Rilis Temuan Survei Kota Balikpapan, Kamis (18/8) di Hotel Whiz Prime Balikpapan.
Temuan survei kemudian dibahas analis kebijakan publik Rocky Gerung dan Ketua Apindo Slamet Broto Siswoyo, khususnya soal tantangan lapangan pekerjaan di Balikpapan.
Survei itu sendiri dilakukan Brand Politika pada 17- 24 Juli 2022 di enam kecamatan, dengan menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling. Ada 500 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Kategori umur responden 40 tahun ke bawah 45,8 persen, 41-50 tahun 29,4 persen, dan 50 tahun ke atas 24,8 persen.
“Tujuan survei antara lain mengukur kinerja Pemerintah Kota Balikpapan, mengukur efektivitas sembilan program Pemerintah Kota Balikpapan,” ujar Eko.
Analis Kebijakan Publik, Rocky Gerung menyoroti temuan hasil survei soal sulitnya mencari lapangan pekerjaan, padahal IKN ditetapkan dekat dengan Balikpapan.
Menurutnya, temuan ini menjadi permulaan kita menentukan sikap terhadap IKN.
“Pemerintah harus berperan aktif sedini mungkin dalam mengembangkan para pemuda maupun pekerja-pekerja lokal yang ada,” katanya.
Ia mengatakan, para pengusaha juga cukup resah jika dampak ekonomi yang ada hanya dirasakan bagi kalangan tertentu.
"Kalau trickle down itu hanya dinikmati bagi tenaga kerja yang terdidik dan terandal dan tersertifikasi dari Jawa, artinya tidak ada gunanya, ya mau ngapain. Kita optimis pada Ibu Kota Negara, tapi pada akhirnya tenaga kerja yang tidak terdidik dan kurang tersertifikasi di Kalimantan hanya jadi penonton terhadap hiruk pikuk Ibu Kota nanti," tuturnya.
