JAKARTA – Semangat optimisme diusung dalam pidato kenegaraan dan penyampaian RUU tentang APBN 2023 yang dibacakan Presiden Joko Widodo, Selasa (16/8). Tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” dipilih Jokowi dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia.
Presiden berkeyakinan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. ‘’Ini jadi momentum pemulihan ekonomi untuk bangkit, namun tantangannya tidak mudah, karena situasi global mengalami krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan,’’ jelasnya.
Berbagai target diusung pemerintah menghadapi 2023. Tahun depan, pemerintah menargetkan defisit anggaran maksimal 3 persen atau sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 598,2 triliun. Adapun target ini lebih rendah dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp 732,2 triliun atau 3,93 persen terhadap PDB.
Target tersebut diusung dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara. ‘’Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB,’’ jelas mantan gubernur DKI itu.
Meski menyampaikan optimisme, ada sejumlah poin penting yang patut disorot. Salah satunya, terkait bahasan subsidi energi. Tahun depan, pemerintah menetapkan anggaran belanja subsidi sebesar Rp 297,18 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Rp 210,6 triliun untuk subsidi energi dan sebesar Rp 86,5 triliun untuk subsidi non-energi.
Alokasi subsidi energi itu turun dibandingkan yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp 208,9 triliun. Dengan makin mengecilnya anggaran subsidi energi, sinyal kenaikan harga BBM tahun depan pun menyeruak.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah saat ini memang sedang melakukan berbagai kajian dan evaluasi terkait harga BBM. ‘’Pemerintah sekarang dalam status kita sedang me-review terkait kebutuhan akibat kenaikan harga BBM, baik dari segi volume maupun dari segi kebijakan selanjutnya,’’ ujarnya dalam konferensi pers, kemarin.
Airlangga menyebut, dari kajian itu juga akan diperhitungkan berbagai variabel terkait. Terutama potensi kenaikan inflasi dan efek terhadap PDB di kemudian hari.
Jikalau nantinya ada penyesuaian harga, Airlangga menyebut pasti pemerintah akan memberikan kompensasi berupa program perlindungan sosial. Kompensasi itu juga dikaitkan dengan program yang sudah berjalan seperti yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19.
‘’Sekaligus saya jawab bahwa tentu kalau ada penyesuaian (harga), kita sedang kalkulasi kebutuhan-kebutuhan terkait kompensasi dalam berbagai program. Tentu programnya yang sedang berjalan,’’ kata ketum Partai Golkar itu.
Senada, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penurunan alokasi subsidi energi itu disebabkan harga minyak dari ICP turun ke level USD 90 per barel. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah membaik.
‘’Artinya, harga minyak relatif lebih rendah ke USD 90 per barrel lagi, kurs kita relatif lebih baik pada situasi saat ini yang sangat volatile. Sehingga, sebetulnya dari sisi absolut subsidi itu masih sangat tebal,’’ kata dia.
Meski begitu, menkeu meminta agar volume konsumsi BBM bersubsidi bisa dikendalikan. Jika tidak, maka anggaran subsidi energi akan terus membengkak.
Sayangnya, dalam pidato kemarin, Jokowi sama sekali tidak menjelaskan terkait kenaikan gaji PNS di 2023. Jawa Pos ini sudah mencoba menanyakan kenaikan gaji PNS kepada menkeu dalam sesi konferensi pers, namun yang bersangkutan tak memberikan jawaban.
