Badan Otorita Sambut Baik Usulan IKN Jadi Lokasi Perhelatan Olimpiade

UTAMA

Jumat, 05 Agustus 2022 14:43

Siapkan Zona Khusus, Fokus Jalur Logistik

Zona inti IKN

PENAJAM–Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan keterbukaan mereka mengenai ide dan usulan dari sejumlah kementerian. Untuk membangun sarana dan prasarana khusus untuk menunjang kemajuan berbagai sektor yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Terbaru, soal keinginan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali terkait penyiapan pusat latihan olahraga, fasilitas olahraga utama dan pendukung di IKN. Ini karena berkaitan rencana Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2036.

Ditemui Kaltim Post di Titik Nol IKN pada Kamis (4/8), Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebut, pihaknya sudah menyiapkan sembilan wilayah pengembangan, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Di sisa delapan wilayah pengembangan tersebut, bakal dibangun pusat kesehatan, pendidikan, finansial, hingga hiburan termasuk olahraga. Sehingga bagi Bambang, ide untuk membangun pusat fasilitas olahraga sesuai dengan perencanaan. “Saya pikir ini ide yang bagus. Apalagi sudah ada sejumlah klub yang menyatakan keinginan mereka untuk bergabung membuat klub olahraga Nusantara seperti sepak bola. Jadi ini satu kesatuan dengan yang lain. Jadi kita lihat bagaimana kita membangunnya. Alokasinya sudah ada. Tinggal kami matangkan,” ungkap Bambang.

Untuk diketahui, sebelumnya melalui Menpora Zainudin Amali, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan agar Indonesia melanjutkan proses bidding Olimpiade 2036 di Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu dikatakan Menpora seusai mendampingi Presiden Joko Widodo yang bertemu Ketua PSSI Mochamad Iriawan, Rabu (3/8). Dalam kesempatan itu, pemerintah juga berencana membangun sports training center dengan fasilitas lengkap, baik utama dan pendukung. Termasuk fasilitas latihan sepak bola yang nantinya digunakan menjadi pusat pelatihan. Rencana pembangunan sports training center akan diserahkan kepada Future Host Commission, bagian dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang ditugaskan menyeleksi proses bidding negara calon tuan rumah Olimpiade.

Indonesia sendiri telah terlibat dalam proses bidding karena sebelumnya membidik menjadi penyelenggara tahun 2032. Pengajuan bidding tuan rumah Olimpiade dilakukan oleh KOI sebagaimana yang tertulis dalam Point 4 Tugas NOC di Olympic Charter. Lebih lanjut Bambang menjelaskan, saat ini yang menjadi prioritas pembangunan IKN, sesuai dengan rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di antaranya, pematangan lahan, pembangunan akses logistik, dan penyiapan air bersih. “Ini tiga tahap yang esensial untuk dilakukan,” imbuhnya. Khusus untuk akses logistik, dia menyerahkan pada kementerian terkait. Seperti penyediaan dermaga, yang saat ini masih bergantung pada pelabuhan milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Untuk memaksimalkan fungsi pelabuhan itu, maka akan dilakukan sejumlah penyesuaian seperti pelebaran pelabuhan.

“Untuk akses eksisting dulu yang kami utamakan sambil berjalan kementerian terkait akan melakukan langkah-langkah lainnya. Dan akses ini juga kan tidak hanya dari pelabuhan, jadi kami akan siapkan jalur-jalur logistik yang baru,” kata Bambang. Ditambahkan Plt Camat Sepaku Adi Kustaman, intensitas arus logistik pembangunan IKN sampai saat ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada arus lalu lintas darat di wilayahnya. Karena pada dasarnya, pergerakan material lebih banyak dilakukan di sisi perairan melalui pelabuhan. “Dan ke depan akan dibangun akses khusus. Jadi jalur logistik ini akan menghindari jalan umum. Paling cross-cross saja,” ungkapnya.

Bagi dia, yang terpenting ketika pekerjaan pembangunan IKN meningkat dan perusahaan pemenang tender sudah bekerja, maka sebelumnya diminta bisa melakukan komunikasi lebih dulu ke aparat dan pemerintah setempat. Karena dengan meningkatnya volume aktivitas, tidak menutup potensi munculnya gesekan dengan masyarakat. Untuk itu, penting bagi pemerintah setempat mengetahui setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan. “Jadi kalau ada apa-apa kami selaku pemerintah tahu dan dari sisi keamanan bisa dibantu kawal oleh kepolisian,” ujarnya. (riz/k8)

M RIDHUAN

[email protected]