Tunggu Arahan Pusat sambil Gerak

UTAMA

Minggu, 27 Maret 2022 10:56

Jembatan Pulau Balang

JEMBATAN Pulau Balang sebenarnya sudah tersambung. Namun, urusan pembebasan lahan jalan pendekat masih jadi kendala. Kini Pemprov Kaltim masih menunggu sambil terus melanjutkan rencana yang sudah disusun. Terlebih proyek itu telah diambil alih pusat.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim Irhamsyah mengatakan, saat ini penganggaran dari APBD Kaltim masih dilakukan.

“Dari APBD Kaltim tetap melanjutkan proses pembebasan lahannya. Terkait kementerian yang akan ambil alih, sampai saat ini kami belum ada info lebih lanjut,” jelas pria yang akrab disapa Iing tersebut kemarin (26/4).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya terus bergerak. Meski tak ada target kapan harus selesai, tapi Iing menjelaskan pihaknya berusaha menyelesaikan pembebasan lahan sesegera mungkin dengan sumber daya yang ada.

Sebelumnya, akhir 2021 Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, pemprov mengusulkan agar pengadaan lahan pembangunan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan diambil alih pemerintah pusat.

Alasannya, keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltim. Pada APBD 2022, sambung dia, Pemprov Kaltim hanya mengalokasikan kegiatan pengadaan lahan Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan senilai Rp 10 miliar. Dan anggaran biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) sebesar Rp 850 juta. “Alhamdulillah, usulan kami diterima. Dan tahun ini segera dilakukan pembangunan,” ucap dia.

Lalu, pada 6 Januari 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari proyek Jembatan Pulau Balang yang memiliki fungsi sentral sebagai penghubung transportasi darat dari Balikpapan ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni Penajam Paser Utara. Proyek itu dibiayai melalui surat berharga syariah negara (SBSN) yang dilakukan secara multiyears contract (MYC) tahun anggaran 2015–2021 dengan total alokasi senilai Rp 1,43 triliun.

“Dengan adanya penanda aset ini, diharapkan bisa menjadi showcase bagi masyarakat yang selama ini membeli SBSN berarti ikut membangun Indonesia termasuk ikut membangun jembatan ini,” kata pejabat yang akrab disapa Ani itu.

Pembangunan Jembatan Pulau Balang disebutnya merupakan wujud komitmen kuat dari pemerintah untuk mendukung konektivitas dan logistik nasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran Jembatan Pulau Balang diharapkan bisa mengungkit produktivitas perekonomian dan membuka jalur perekonomian yang lebih luas. Komoditas yang diambil dari luar Kaltim, seperti produk pertanian, peternakan, dan perikanan bisa dijangkau karena akses pertukaran ekonomi antarprovinsi dan antarkabupaten di Kaltim yang lebih mudah.

Dia mengungkapkan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan bisa menjadi titik mula pemulihan ekonomi setelah Covid-19. Perhitungan dan pemenuhan keperluan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19. Pemerintah akan memastikan agar pendanaan itu tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.

“Tahun 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan kondisi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap jadi prioritas. Dalam APBN 2023 adalah pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. APBN kita harus dijaga secara sangat hati-hati. Sehingga kita bisa menjaga berbagai keperluan negara, seperti penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, melindungi secara sosial, dan mengantisipasi gejolak global,” paparnya.

Di sisi lain, ada prioritas nasional seperti pembangunan IKN Nusantara. Itu faktor yang akan mendominasi rancangan APBN 2022, dengan mengantisipasi Undang-Undang IKN, terutama 2023 dan 2024, seperti untuk pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan. (rom/k16)