BALIKPAPAN-Pembangunan infrastruktur di Balikpapan harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN). Itu dikarenakan Balikpapan adalah penopang utama pembangunan IKN Nusantara. Hal itu memicu terjadinya lonjakan mobilitas orang dan barang menuju dan dari Balikpapan.
Ditemui Kaltim Post, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menyampaikan, pihaknya telah mengidentifikasi kerawanan keselamatan transportasi pengangkutan distribusi material dari Balikpapan menuju IKN. Kontur topografi Kaltim, termasuk topografi Balikpapan, sebut dia, 85 persen merupakan wilayah berbukit. Hanya 15 persen dataran sempit dan terletak di daerah sepanjang pantai dan daerah di antara perbukitan. Sementara, kontur jalan di dalam Kota Balikpapan, didominasi jalan dengan kelandaian vertikal bervariasi.
Di antara 5 persen hingga 20 persen. Dengan penampang melintang terbatas, serta tidak ada pemisahan antara ruang lalu lintas kendaraan berat dengan lalu lintas lainnya. Sehingga, harus menjadi perhatian dalam pembangunan IKN mendatang. Agar kecelakaan tabrakan beruntun saat kegiatan pengangkutan material dan logistik, seperti di turunan Rapak, pertengahan Januari 2020 lalu, tidak terulang kembali. “Apalagi Kota Balikpapan juga berfungsi sebagai pusat yang melayani seluruh wilayah Kaltim dan Kaltara, serta wilayah nasional atau internasional,” katanya.
Soerjanto melanjutkan, pemerintah harus memikirkan bagaimana cara pengangkutan material IKN saat pembangunan infrastruktur dimulai Agustus nanti. Mengingat banyaknya material dan logistik yang didatangkan dari luar Kaltim menggunakan laut. Sementara, jumlah dermaga yang diusulkan sebagai titik distribusi logistik menuju IKN masih minim. Sehingga, ada alternatif jika material pembangunan IKN akan menggunakan pelabuhan di Balikpapan. Yakni Pelabuhan Peti Kemas Kariangau atau Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Lalu diangkut menggunakan jalur darat menuju IKN, dengan rute dari Terminal Peti Kemas Kariangau melalui Jalan Soekarno-Hatta Km 13 menuju Simpang Samboja, di Km 38 Kutai Kartanegara (Kukar) hingga tembus di Kecamatan Sepaku, PPU.
“Makanya perlu dipikirkan, bagaimana pengangkutan-pengangkutan logistik untuk keperluan IKN itu, yang tidak membahayakan pengguna lalu lintas yang lain,” kata pria kelahiran Jakarta, 23 Mei 1960 ini. KNKT pun menyarankan kendaraan pengangkutan logistik nanti, harus memerhatikan kondisi kelas jalan yang ada. Jangan sampai, jalan yang dilintasi kendaraan pengangkutan material IKN tidak sesuai kelas jalan yang tersedia. Menurutnya, kelas jalan menyesuaikan dimensi dan ukuran kendaraan. Supaya ketika kendaraan melintas, aspek keselamatan di jalan bisa terpenuhi. “Tetapi, jika kelas jalan di Kaltim tidak ditingkatkan ketika pembangunan IKN dimulai, maka perlu diperhatikan solusi-solusi lain. Seperti angkutan logistik IKN yang menggunakan kendaraan besar dialihkan ke kendaraan kecil. Tapi konsekuensinya, ongkos angkutnya naik. Sehingga, ongkos pembangunannya juga ikut naik,” terang Soerjanto.
Hal lain yang patut jadi perhatian pemerintah, apabila masih ada kondisi jalan yang relatif curam, menjadi tugas Kementerian PUPR melakukan pemangkasan. Apalagi sepanjang jalan di Kecamatan Sepaku yang kini berstatus jalan nasional, kontur jalannya masih berbukit. Sehingga, harus diwaspadai kendaraan pengangkut material IKN karena sering kali terjadi kecelakaan pada jalur tersebut. “Jadi kalau jalannya curam, dibikin landai. Sudah ada aturannya. Dan untuk pengangkutan material IKN, harus disesuaikan aturan yang berlaku saja. Mulai dari pelabuhan, lalu saat berada di jalan, hingga ke IKN nanti. Jangan sampai mengganggu aktivitas yang sudah ada saat ini,” pesan dia.
Terpisah, Penjabat (Pj) Sekkot Balikpapan Muhaimin mengungkapkan, saat tahapan pembangunan IKN dimulai, Balikpapan memiliki tugas yang cukup besar. Terutama sebagai pintu gerbang menuju IKN. Juga sebagai tempat tinggal sementara sebelum IKN Nusantara difungsikan awal pada tahun 2024 nanti. “Balikpapan menjadi penyangga IKN. Dan infrastruktur kita nanti semakin berat, menampung tamu yang semakin banyak datang. Dan penduduk yang semakin bertambah, mudah-mudahan kegiatan yang dibiayai APBN untuk Balikpapan bisa semakin ditambah,” harap Muhaimin.
Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setkot Balikpapan ini berharap pemerintah pusat memprioritaskan jalan perkotaan. “Semakin banyak penduduk dan semakin banyak kendaraan yang masuk, membuat kerusakan jalan semakin sering. Selain pemeliharaan jalan, juga bisa dilakukan pelebaran jalan dan perbaikan drainasenya. Karena bisa jadi jalan yang sekarang sudah overload. Tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang ada,” ungkapnya. (riz/k15)
RIKIP AGUSTANI
[email protected]