Lelang infrastruktur dasar pembangunan IKN Nusantara sedang berjalan. Setelah pemenang tender ditetapkan, Agustus nanti pembangunan dimulai dengan target rampung 2024.
BALIKPAPAN–Distribusi material dan logistik pembangunan ibu kota negara (IKN) nantinya banyak melalui jalur laut. Karena itu, dibutuhkan banyak dermaga di sekitar IKN Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sementara ini, mempertimbangkan keselamatan alur pelayaran di Teluk Balikpapan menuju dermaga terdekat IKN, baru empat dermaga yang diusulkan sebagai titik distribusi.
Yaitu pelabuhan milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), dermaga eks pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dermaga Punggur, dan Dermaga Bumdes Karya Makmur Mandiri. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Balikpapan Muhammad Takwim Masuku mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan survei untuk memastikan lokasi yang dapat menjadi titik distribusi logistik pembangunan IKN. Hasilnya, ada enam pelabuhan.
Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lokasi dermaga yang disyaratkan harus mudah dijangkau. Takwim menjelaskan, ada lima pelabuhan di wilayah PPU. Yakni, Pelabuhan PT IHM, Pelabuhan PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU), dermaga eks pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dermaga Pantai Lango, dan Pelabuhan Buluminung. Sementara satu pelabuhan lainnya, berada di Balikpapan. Yakni, Pelabuhan Peti Kemas Kariangau atau Kaltim Kariangau Terminal (KKT).
Dari enam pelabuhan tersebut, hanya dua pelabuhan yang memenuhi syarat. Yakni, Pelabuhan PT IHM. Lokasinya dekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Berjarak sekitar 8,2 kilometer. Akan tetapi, akses pelabuhan sebagian merupakan jalan logging atau jalan khusus truk pengangkut kayu. Selain itu, kondisi dan kapasitas dermaganya belum memadai. Dengan status pelabuhan adalah terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).
Selanjutnya, dermaga eks Pembangunan Jembatan Pulau Balang. Jaraknya sekitar 40 kilometer dari KIPP IKN melalui Jembatan Pulau Balang sisi PPU. Saat ini, jalan akses menuju dermaga rusak dan kurang lebar. Kondisi dan kapasitas dermaga dinilai belum memadai. Direkomendasikan dengan meningkatkan kapasitas lapangan penumpukan.
“Pelabuhan ITCI Kartika Utama (ITCIKU), Dermaga Pantai Lango, Pelabuhan Buluminung belum memenuhi syarat keselamatan pelayaran,” kata kepada Kaltim Post, Jumat (24/6). Selanjutnya, KSOP Balikpapan melakukan survei lanjutan untuk mencari potensi dermaga yang bisa dimanfaatkan menjadi titik distribusi logistik IKN. Ditemukan dua dermaga lainnya yang juga berstatus TUKS. Yakni, Dermaga Punggur yang dikelola PT Tepian Benuo Paser, dan Dermaga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Karya Makmur Mandiri.
Kedua dermaga ini, letaknya tak jauh dari dermaga PT IHM. Bahkan, Dermaga Bumdes Karya Makmur Mandiri relatif lebih dekat dengan KIPP IKN. Jaraknya sekitar 4,3 kilometer. Namun, aksesnya cukup sempit. Sehingga, hanya kapal tertentu yang dapat masuk menuju dermaga tersebut. Dengan demikian, ada empat dermaga yang akan diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk penerbitan izin pemanfaatan garis pantai guna mendukung pembangunan IKN.
Yaitu, Pelabuhan PT IHM, dermaga eks pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dermaga Punggur, dan Dermaga Bumdes Karya Makmur Mandiri. “Pada sisi laut, KSOP Balikpapan bersama Distrik Navigasi Samarinda sudah memastikan bahwa empat lokasi yang akan menjadi titik distribusi logistik IKN, sudah memenuhi syarat keselamatan pelayaran. Terutama untuk kegiatan pendistribusian logistik menggunakan kapal yang akan masuk ke alur pelayaran menuju dermaga itu. Namun, ada lokasi-lokasi yang akan kami klasterkan berdasarkan tipe, jenis, dan ukuran kapal seperti apa saja yang bisa masuk ke sana. Untuk bisa menjamin dari sisi keselamatan pelayaran,” ucap pria berkacamata itu.
Lanjut dia, dari temuan survei awal, ada lahan milik masyarakat yang berada di dekat dermaga yang akan menjadi titik distribusi logistik tersebut. Sehingga perlu ada kerja sama penggunaan lahan. Selanjutnya, akses sisi darat menuju dermaga akan menunggu rekomendasi dari Kementerian PUPR. Karena berkaitan dengan penanganan akses darat dari dermaga menuju lokasi pembangunan IKN. “Sekarang dalam proses pembahasan kerja sama antara Kementerian PUPR dan pemilik lahan tersebut. Kemudian kami menerima usulan dari PUPR untuk diteruskan ke Kemenhub agar mendapatkan izin penggunaan garis pantai. Untuk legalitas penggunaan lokasi tadi,” jelas Takwim.
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Balikpapan Wim Pondang Parulian Hutajulu menambahkan, material logistik untuk pembangunan IKN diperkirakan bakal sangat banyak. Sehingga, perlu dilakukan survei potensi dermaga baru di sekitar IKN. “Itu yang masih kami cari. Potensi dermaga baru. Karena menurut analisis teman-teman dari Kementerian PUPR, kayaknya masih kurang kalau hanya empat dermaga,” ungkapnya.
Pada rapat koordinasi terkait lokasi dermaga untuk mendukung pembangunan IKN dan pemanfaatan garis pantai di ruang rapat Kantor KSOP Kelas I Balikpapan, Kamis (24/6) lalu, disampaikan bahwa perkiraan material yang akan menggunakan jalur laut untuk pembangunan IKN di tahap awal adalah sekitar 5 juta meter kubik. Perkiraan tersebut hanya untuk kebutuhan pembangunan jalan yang dikerjakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR.
“Jadi memang dibutuhkan banyak dermaga. Makanya juga menggunakan dermaga di Pulau Balang yang sebelumnya sudah ada izinnya. Kami perpanjang lagi,” ujarnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga membutuhkan lokasi lain untuk menampung material yang cukup banyak nanti. Sehingga alternatif pelabuhan lainnya adalah menggunakan Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau, yang akan digunakan sebagai stockpile atau tempat penumpukan material. Di samping, beberapa Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Balikpapan yang sudah ada saat ini, dapat digunakan untuk menunjang penampungan logistik sementara. Sebelum didistribusikan ke dermaga terdekat menuju IKN. Maupun diangkut menggunakan kendaraan berat menggunakan jalur darat.
“Sudah kami siapkan, dan pada prinsipnya dari sisi laut beberapa lokasi itu dari sisi keselamatan pelayaran bisa kita pastikan. Dengan catatan bukan kapal kargo. Di mana dermaga itu untuk material curah seperti batu kerikil, pasir, dan besi. Misalnya dari Sulteng, bisa masuk KKT lalu didistribusikan menggunakan truk atau melalui laut menggunakan kapal tongkang atau kapal LCT (landing craft tank),” jelasnya.Sementara itu,Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Sidik Pramono mengatakan, lelang infrastruktur dasar untuk IKN Nusantara saat ini sudah berjalan. Dan diharapkan setelah ditetapkan pemenangnya secara bertahap hingga Agustus nanti, kegiatan pembangunan bisa segera dilaksanakan. “Seperti yang disampaikan Pak Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, diharapkan pembangunan infrastruktur dasar di IKN bisa dimulai Agustus nanti,” katanya kepada Kaltim Post, Sabtu (25/6). (riz/k8)
RIKIP AGUSTANI
[email protected]