Pemerintah Dituding Belum Ganti Rugi Lahan

KALTIM

Sabtu, 25 Juni 2022 12:25

Digunakan untuk Gedung SD 011 Babulu, Kadisdik Persilakan Gugat

DIKLAIM: Gedung SD 011 Babulu, PPU.

PENAJAM–Daniel Hermansyah, warga Labangka, RT 1, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU), mengklaim lahan anggota keluarganya di Jalan Babulu Laut, Kilometer 02, Kenangan, Babulu Darat, Babulu, PPU, diserobot pemerintah. Lahan milik keluarganya itu, kata dia, berukuran lebar 64 dan panjang 147 meter persegi oleh pemerintah dibangun Gedung SD 011 Babulu.

“Gedung SD Negeri 011 Babulu itu dibangun, kalau tidak salah ingat, sejak masih Kabupaten Paser,” kata Daniel Hermansyah kepada Kaltim Post di Penajam, PPU, Jumat (24/6). Untuk diketahui, PPU jadi kabupaten pada 2002.

Dia membeberkan, lahan tersebut resmi milik anggota keluarganya bernama Abdul Rojak dengan alas hak berupa segel. Pada saat sebelum tanahnya dipakai untuk pembangunan sarana pendidikan dasar itu ada perjanjian tukar guling, diberi tanah dengan luasan yang sama di tempat lain. “Tetapi sampai saat ini, sudah bertahun-tahun, janji itu tidak terdengar lagi kabarnya,” kata Daniel Hermansyah yang didampingi Sekretaris Umum Perhimpunan Keluarga Besar Suku Kalimantan (PKBSK) Rudiansyah.

Dikatakannya, keluarganya pernah mendatangi pejabat teknis di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser di Tanah Grogot, untuk menanyakan kejelasan tanahnya yang sudah dipakai untuk pembangunan gedung SD tersebut tanpa kompensasi apapun. Saat itu, jelasnya, petugas yang ditemuinya mengatakan, semua aset daerah Paser telah diserahkan ke PPU, menyusul daerah ini telah menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Kaltim. Lepas dari kabupaten induk, Paser. “Sampai hari ini pajak tanahnya masih kami bayar. Kami hanya ingin menuntut ganti rugi sesuai harga tanah yang berlaku sekarang. Ya, mengikuti harga sesuai nilai jual objek pajak (NJOP),” kata Daniel Hermansyah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin saat dikonfirmasi hal ini, kemarin, ia mempersilakan warga yang mengklaim lahan tersebut miliknya untuk melakukan gugatan hukum ke pengadilan. “Suruh saja gugat kalau memang ada, biar diangkat semua masalahnya, dan nanti kami verifikasi,” kata Alimuddin, singkat. (far/k8)

ARI ARIEF

[email protected]