Anggaran Pemilu Rp 76 Triliun Bakal disisir Ulang

NASIONAL

Sabtu, 18 Juni 2022 11:57

Tahapan Pemilu Resmi dimulai

JAKARTA - Rangkaian pelaksanaan tahapan pemilu 2024 resmi dimulai. Tadi malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi melaunching start tahapan yang akan berlangsung 20 bulan ke depan.

Start tahapan ditandai dengan dibunyikannya sirine oleh berbagai stakeholder. Mulai dari pimpinan KPU, Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai perwakilan masyarakat dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai wakil pemerintah. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, sesuai ketentuan UU Pemilu, tahapan harus dimulai 20 bulan sebelum hari H yang jatuh pada 14 Februari 2024. "Pada hari ini tepat 20 bulan," ujarnya di Kantor KPU RI Jakarta.

Usai dimulai tahapan, dalam waktu dekat KPu akan menuntaskan Peraturan KPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. Mengingat tahapan pendaftaran akan dimulai pada akhir Juli nanti.

Terkait pelaksanaan pemilu, Hasyim meminta semua lembaga bisa membantu KPU melancarkan semua tahapan. "KPU tidak bisa bekerja sendirian," imbuhnya.

Dia berharap, pelaksanaan pemilu 2024 yang menyuguhkan perebutan kekuasaan secara legal tidak menjadi momen perpecahan. Sebaliknya bisa menjadi sarana untuk mengintegrasikan masyarakat.

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menambahkan, selain regulasi pihaknya juga mengejar finalisasi anggaran. Rencananya, hari ini kesekjenan KPU akan menggelar rapat konsinyering tertutup dengan banggar anggaran. Dalam rapat tersebut, KPU akan mendetailkan dari usulan Rp 76 triliun. "Besok Pak Sekjen akan presentasi," ujarnya.

Yulianto menambahkan, dalam forum konsinyering juga dimungkinkan akan dilakukan penyisiran ulang. Termasuk melihat kembali potensi efisiensi anggaran. "Kita verifikasi kembali termasuk soal dukungan sarana prasarana," imbuhnya.

Dalam rapat sebelumnya, ada tawaran pemerintah agar anggaran renovasi dan perbaikan sarana KPU daerah bisa dibebankan ke pemda. Jika itu dilakukan, maka akan memangkas kebutuhan anggaran.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung seluruh tahapan. Baik dari aspek pendampingan regulasi yang memudahkan penyelenggara hingga dukungan anggaran.

Yang terpenting, kata Tito, penggunaan anggaran memperhatikan kehati-hatian dalam penggunaannya. "Anggaran pemilu dilakukan dengan efisiensi," ujarnya.

Tito yang datang mewakili presiden menitipkan agar potensi persoalan teknis bisa diantisipasi. Belajar dari pengalaman lima tahun lalu, persoalan kesalahan teknis bisa dikapitalisasi menjadi masalah politik.

Mendagri juga berharap berbagai sistem teknologi yang disiapkan untuk menunjang pelaksanaan tahapan bisa dioptimalkan. "Sistem yang dibangun KPU hendaknya dilaksanakan," kata Tito.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dimulainya tahapan Pemilu 2024 per hari ini adalah bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan pemilu. “Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur,” kata Puan.

Puan mengatakan, sejak awal DPR, Pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat sudah berkomitmen bahwa di tahun 2024 Pemilu harus dilaksanakan. Namun, dia mengingatkan agar semua pihak tidak memandang Pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi.

“Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” ujar Puan yang mengenakan blus merah hitam. Melalui Pemilu, lanjut Puan, para pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi dari rakyat.

Sementara itu, dimulainya tahapan membuat kerja pengawasan juga berjalan. Kemarin, Bawaslu di seluruh penjuru tanah air melakukan apel siaga pengawasan yang dipusatkan di Kantor Bawaslu RI.

"Apel siaga ini 'aware' bahwa jam kita sudah dimulai, jam pengawasan sudah dimulai," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu, Jakarta.

Dia mengingatkan, para pengawas harus mengubah jam kerja lantaran jam kerja pengawasan berbeda dengan umumnya. Dia juga meminta jajaran menguatkan pemahaman dalam menanganai seluruh perkara, permohonan, pencegahan, pengawasan, penyilidikan maupun pemantauan pengawasan.

Bagja mengungkapkan pada satu bulan ini lembaga pengawas pemilu akan melakukan pembenahan organisasi dan melakukan perbaikan Perbawaslu. Sebab, tahapan akan mulai padat. "Nanti bulan September akan ada pendaftaran partai politik peserta pemilu, bulan November akan ada sengketa kemungkinannya," ucap lelaki kelahiran Medan itu.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, setelah launching tahapan pemilu dilakukan, maka semua pihak harus bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pemilu. "Harus mau berkorban untuk melakukan persiapan sebaik-baiknya," terang dia.

Sebab, kata dia, setelah ini akan ada tahapan-tahapan berikutnya sampai pemilu digelar pada 14 Februari 2024 nanti. Jadi, penyelenggara pemilu dan pemerintah harus fokus menyukseskan semua tahapan pesta demokrasi itu.

Memang, lanjut Mardani, masih ada beberapa persoalan yang harus mendapat perhatian. Setelah PKPU tahapan pemilu selesai, sekarang yang perlu dibahas adalah anggaran. Untuk tahun ini, ada pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp 6 triliun. Sementara anggaran yang sudah ada sebesar Rp 2 triliun. Jadi, total anggaran yang dibutuhkan tahun ini sebesar Rp 8 triliun.

Politisi PKS itu mengatakan, usulan tambahan Rp 6 triliun sudah diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, sampai saat ini belum ada perkembangan terkait usulan anggaran tersebut. "Kami juga masih menunggu soal anggaran," terang dia.

Mardani berharap KPU betul-betul rasional dalam pengajuan anggaran. Usulan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara saat ini. "KPU harus fokus pada electoral budget only," paparnya.

Selain soal anggaran, Komisi II DPR RI juga akan memberikan perhatian serius terhadap penyusunan PKPU. Legislator asal Dapil Jakarta itu mengatakan, komisinya akan bekerja keras untuk menyelesaikan PKPU. Ditargetkan sebelum masuk masa reses 8 Juli mendatang, semua PKPU sudah selesai.

Selanjutnya, Mardani juga meminta pemerintah serius membantu KPU melaksanakan semua tahapan pemilu. Menurut dia, dalam penetapan PKPU tahapan pemilu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diberi tanggungjawab untuk memastikan penerbitan instruksi presiden (Inpres) persiapan pemilu.

Inpres itu mengatur pengadaan logistik pemilu dan proses distribusi. Dia menegaskan, komisinya akan terus melakukan pengawasan. "Kami juga akan terus mengingatkan Kemendagri terkait Inpres pengadaan dan distribusi logistik pemilu," tandasnya. (far/lum)

Tahapan Pemilu

- Start tahapan : 14 Juni 2022

- Pendaftaran dan verifikasi partai : pada 29 Juli - 13 Desember 2022.

- Penetapan partai : 14 Desember 2022.

- Pencalonan anggota DPD : 6 Desember 2022 - 25 November 2023.

- Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD : 24 April 2023 - 25 November 2023.

- Pencalonan presiden dan wakil presiden : 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

- Kampanye : 28 November 2023 - 10 Februari 2024.

- Pemungutan suara : 14 Februari 2024