Zulkifli Fokus Migor, Hadi Masalah Pertanahan di IKN

UTAMA

Jumat, 17 Juni 2022 10:07

Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri

Zulkifli Hasan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya menjawab pertanyaan publik terkait isu reshuffle. Setelah menjadi isu hangat beberapa waktu terakhir, (15/6) Jokowi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri. Pelantikan itu berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019–2024.

Ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didapuk sebagai Menteri Perdagangan. Sedangkan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sementara itu, tiga wakil menteri yang dilantik adalah Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR BPN.

Seusai pelantikan, Jokowi sempat membeberkan alasannya menunjuk Zulkifli dan Hadi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu memandang Zulkifli memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air. Track record-nya dinilai cocok mengurusi kebutuhan pokok rakyat. “Sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan,” ujarnya. Sedangkan pemilihan Hadi karena latar belakangnya sebagai mantan Panglima TNI. Menurut Jokowi, Hadi memiliki penguasaan di bidang teritorial. Hadi juga teliti dalam bekerja di lapangan, sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan.

“Semalam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN (ibu kota negara),” kata Jokowi. Zulkifli menyatakan segera menjalankan tugas. Dia optimistis dapat memahami permasalahan di kementeriannya. Sebab, latar belakangnya sebagai politikus selama 20 tahun. “Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu untuk segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Dia memberikan apresiasi kepada semua pihak yang turut menangani masalah minyak goreng (migor). Salah satu yang disebutnya adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia menyatakan akan menghubungi Luhut dalam waktu dekat untuk melanjutkan penyelesaian masalah minyak goreng. Ketika ditanya lebih lanjut terkait rencananya mengatasi permasalahan minyak goreng, Zulkifli meminta waktu satu hingga dua hari. Dia akan menyiapkan formulanya. Sebelumnya, tepatnya sebulan lalu, dia berdiskusi dengan beberapa pengusaha minyak sawit. Dia mencoba memahami permasalahan mereka.

Sementara itu, ditemui awak media setelah serah terima jabatan di kantor Kementerian Perdagangan kemarin, Zulkifli mengatakan bahwa akan bekerja cepat menstabilkan ketersediaan dan harga minyak goreng. ”Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Lutfi. Mudah-mudahan dengan cepat kita bisa selesaikan masalah minyak goreng ini,” ujarnya. Dia menambahkan, dirinya diberi pesan oleh Jokowi untuk membereskan masalah pangan. ”Saya diberi kepercayaan besar oleh Presiden dan saya harus mampu melaksanakannya dengan baik,” ungkapnya.

Dia juga sempat menceritakan bagaimana penunjukannya sebagai menteri oleh Jokowi. Selasa (14/6) sekitar pukul 18.00 WIB, dia dihubungi untuk secepatnya datang ke Istana Negara. Dia datang sekitar satu jam setelahnya. ”Kami (Zulkifli dan Jokowi) diskusi sampai pukul 20.00,” tuturnya. Sepulangnya dari Istana Negara, staf di rumah dinasnya sudah menyiapkan berbagai hal. ”Tadi (kemarin) pukul 11.00 (WIB) diundang untuk pelantikan. Jadi pukul 12.00 (WIB) saya sampai sini,” imbuhnya.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto mengaku mendapatkan tantangan untuk merealisasikan masalah sertifikat tanah. Saat ini baru 81 juta sertifikat yang terealisasi. Padahal, targetnya 126 juta sertifikat. ”Itu target pertama yang segera saya realisasikan,” ungkapnya. Hadi tak ingin terburu-buru. Dia ingin melihat kondisi lapangan. “Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi sertifikat milik rakyat tersebut,” ujarnya. Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah. Termasuk masalah pertanahan di IKN. Hadi berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Nama Hadi sudah sering diisukan akan masuk kabinet. Dia sempat diisukan akan menggantikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Isu Hadi masuk menjadi pembantu presiden semakin kuat ketika dia datang ke Istana Negara pada Selasa lalu (14/6). Di sela-sela berolahraga, dia diminta segera menghadap Jokowi. Dalam kesempatan itulah diskusi keduanya berlangsung. Termasuk pekerjaan rumah apa yang harus segera dirampungkan Hadi ketika jadi menteri.

Kombinasi antara Kepentingan Politis dan Kinerja

DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Presiden Jokowi terlihat berupaya menyeimbangkan dua kepentingan pada reshuffle kali ini. Yakni, kepentingan untuk memperbaiki kinerja sekaligus mengakomodasi kepentingan politik.

"Saya melihatnya kombinasi. Kombinasi antara kepentingan politik dengan evaluasi kinerja," ujarnya kemarin.

Aspek perbaikan kinerja terlihat dari dua posisi menteri yang dicopot. Yakni, Muhammad Lutfi dari posisi Menteri Perdagangan dan Sofyan Djalil dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kinerja dua pos kementerian tersebut, dalam beberapa waktu belakangan memang banyak disorot masyarakat.

Untuk Mendag, misalnya, sudah terbukti gagal dalam menstabilkan harga komoditas. Itu terlihat dari polemik minyak goreng yang belum berhasil ditangani selama berbulan-bulan. Sama halnya dengan kinerja menteri agraria, persoalan konflik agraria di berbagai daerah terus muncul. "Jadi, mau tidak mau yang buruk harus diganti. Itu pergantian berbasis kinerja," imbuhnya.

Namun, aspek kepentingan politik juga sangat kuat. Indikasinya terlihat dari masuknya tiga kader partai dalam kabinet. Yakni, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politikus PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor.

Seperti diketahui, sejak bergabung dengan koalisi pemerintah, PAN dan PBB belum mendapatkan jatah kursi sebagaimana layaknya kultur politik di Indonesia. "Karena PAN, misalnya, masuk koalisi ya harus dikasih kursi menteri," tuturnya.

Terkait efektivitas dari pergantian tersebut, Ujang menyebut perlu diberi waktu. Sebab, sulit menilai tanpa melihat gebrakan apa yang akan dilakukan. "Apakah makin bagus atau makin jelek, kita lihat bersama," kata alumnus doktor Universitas Indonesia itu. (agf/lyn/oni/jpg/riz/k16)