Desak Reshuffle, PDIP Kritik Menteri non Parpol

NASIONAL

Selasa, 14 Juni 2022 11:18

Masinton Pasaribu

JAKARTA – Desakan dilakukannya reshuffle kabinet makin kuat. Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menilai Presiden Joko Widodo perlu mengganti menteri-menteri yang sudah tidak fokus bekerja.

Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan, pada prinsipnya reshuffle merupakan kewenangan mutlak presiden atau hak prerogatif presiden. ’’Secara normanya begitu, tetapi reshuffle itu juga adalah sebagai sebuah evaluasi kinerja dan koordinasi,’’ terang dia Sabtu (11/6).

Anggota Komisi III itu mengatakan, belakangan ini muncul obrolan di tengah masyarakat yang menanyakan jumlah anggota kabinet. Sebab, tidak banyak menteri yang terlihat bekerja. ’’Ini ikan obrolan di masyarakat, anggota kabinet 34, kok menterinya cuma satu,’’ urainya.

Selain itu, Masinton melihat saat ini ada beberapa menteri yang tidak fokus lagi bertugas. Kalaupun mereka bekerja, hal itu sudah tidak dalam konteks memperkuat kinerja kementeriannya. Tetapi, lebih pada upaya untuk memoles citra diri mereka.

Contohnya sudah sangat nampak. Saat ini ada menteri yang ingin maju sebagai presiden. Menurut dia, menteri itu kebelet maju dengan menggunakan seluruh sumber daya lembaga yang dia pimpin. ’’Bahkan (menggunakan) sumber dana kali yah untuk menopang kegiatan-kegiatan kenarsisan untuk nyalon,’’ ucapnya.

Padahal, kata Masinton, dia tidak mempunyai partai politik. Bisa dibayangkan bagaimana seorang yang tidak memiliki partai dan tidak mempunyai prestasi, tapi berani menyalonkan diri menjadi presiden.

Jadi, kata legislator asal Dapil DKI Jakarta itu, sudah saatnya presiden melakukan reshuffle kabinet. Menurut dia, perombakan kabinet tidak boleh hanya sekedar wacana, tapi harus menjadi tindakan nyata. ’’Tapi jangan sampai menteri yang nanti masuk (menggantikan) nggak fokus lagi. Malah memanfaatkan buat kampanye,’’ jelasnya. (lum/bay)