UJOH BILANG–Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemkab Mahulu menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama tim intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Rakor ini dibuka Wakil Bupati (Wabup) Mahulu Drs Yohanes Avun MSi mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh SH ME di Ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (31/5).
Wabup didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan E Tek Hen Yohanes SPd, Asisten Bidang Administrasi Umum Kristina Tening SH MSi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Paulus Liah SPd MSi, serta dihadiri beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan para camat se-Kabupaten Mahulu.
Dalam sambutan tertulis bupati yang dibacakan wabup mengatakan, rakor ini digelar sebagai upaya meningkatkan PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Ada banyak sumber-sumber pendapatan yang berpotensi untuk digali oleh OPD terkait. Contohnya saja di Dinas Perhubungan ada retribusi parkir, retribusi pelabuhan, bill kendaraan. Nah untuk mendapatkan upaya itu bagaimana? Bangun pelabuhannya, tempat parkirnya, itulah upaya kita dalam menambah pendapatan daerah. Bangun fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan pendapatan daerah,” ungkap wabup.
Wabup menambahkan, dalam meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah, dilakukan antara lain dengan perbaikan sistem dan prosedur. Misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, atau dapat dikembangkan pembayaran dengan sistem online.
“Salah satu yang jadi perhatian kita perusahaan-perusahaan di daerah Mahulu digerakkan. Semua untuk mengurus NPWDP. Sehingga ke depannya mereka dapat membayar pajaknya di sini, karena kerja di sini ya bayar pajaknya di sini. Jangan nanti yang dapat pajaknya di Jakarta, Balikpapan, ataupun Samarinda," bebernya.
“Inilah yang harus kita dorong, kita wajibkan ke mereka sebelum mereka lakukan pencairan, dari BPKAD harus memerhatikan NPDWP-nya. Dengan demikian, ini salah satu wujud upaya kita bersama bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dari pembayaran pajak tersebut,” sambungnya.
Wabup berharap, dengan dilaksanakannya rakor ini, Bapenda saling bersinergi dengan OPD terkait dalam membangun kerja sama dan jaringan koordinasi yang terarah dan efektif. Dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.
Baik itu dari sektor pajak, maupun retribusi daerah dan menciptakan sistem mekanisme kerja yang memaksimalkan fungsi dan peranan semua elemen penghasil pendapatan daerah. Juga dapat mencegah celah kebocoran pada penerimaan pendapatan daerah di Mahulu.
“Saya minta rapat pada hari ini ada notulennya, sehingga hal-hal yang kita bahas pada hari ini, ada catatan untuk bahan pada rapat selanjutnya. Maka apabila akan memulai rapat selanjutnya sudah melihat catatan dari notulen untuk melakukan perencanaan ke depannya,” kata dia.
Wabup menegaskan kepada OPD terkait untuk membuat rencana aksi yang nantinya dibahas bersama. “Mari melalui rakor ini kita sampaikan masalah-masalah yang terkait bagaimana meningkatkan pendapatan daerah kita. Bagaimana membangun sarana-prasarana yang semestinya kita miliki, yang sebenarnya bisa kita jadikan sumber-sumber pendapatan daerah," tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Bapenda Mahulu Dalisa Wintri melaporkan, pihaknya memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ruang koordinasi dan jejaring kerja yang mampu mengakomodasi berbagai upaya peningkatan PAD secara terarah.
“Rakor ini sudah rutin dilaksanakan, karena rakor ini dilaksanakan sebagai sarana koordinasi lintas OPD, rekonsilidasi data teknik informasi, serta progres realisasi PAD di Mahulu. Melalui rakor ini diharapkan menjadi jembatan lintas OPD untuk memunculkan inovasi yang bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan daerah di Mahulu,” ujarnya. (prokopim/vta/td/kri/k8)