Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM kembali menggelar Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dihari ke-4, kali ini TPI menggelar evaluasi terhadap Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, yang dilaksanakan secara langsung di Aula Kanwil Kemenkumham Kaltim, Rabu (25/05/2022).
Sebelum melakukan evaluasi terhadap Kanwil Kemenkumham Kaltim, terdahulu Tim TPI melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis dijajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi yaitu Kanim Kelas II TPI Tarakan, Kanim Kelas II TPI Nunukan dan Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb secara bergantian.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Sofyan, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Jumadi, Kepala Divisi Keimigrasian Santosa dan seluruh Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.
Kegiatan dimulai dengan pembacaan regulasi pada Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dibacakan oleh Ichsanudin Eko S, yang menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh TPI ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses Evaluasi TPI telah dilakukan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah.
“Saya berharap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dapat menyampaikan seluruh data dukung pada setiap 6(enam) area perubahan dan Kepala Satuan Kerja juga wajib mengetahui perubahan-perubahan tersebut agar kami selaku TPI dapat merekomendasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur untuk diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN),” sebut Eko.
Kegiatan diawali dengan pertunjukan yel-yel WBK oleh seluruh tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan penuh semangat, yang dilanjutkan dengan paparan pelaksanaan 6(enam) area perubahan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Sofyan.
Usai paparan dari Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Tim Penilai Internal memastikan kesesuaian data dukung yang terdapat didalam komponen pengungkit yang berisikan 6(enam) area perubahan seperti Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang kemudian disambung dengan sesi tanya jawab oleh Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM kepada seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
Diakhir penilaian, muncul berbagai saran dan arahan yang diterima secara langsung oleh seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Kanwil Kemenkumham Kaltim yang di evaluasi oleh TPI, seperti yang disampaikan Ichsanudin Eko S beserta tim, menyampaikan agar Kanwil Kemenkumham Kaltim dapat menonjolkan apa yang menjadi kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim terutama dalam segi pelayanan kepada masyarakat dan menghimbau kepada seluruh Tim POKJA agar dapat menghadirkan Inovasi Layanan Publik yang menjadi unggulan guna memperoleh poin tambahan dalam meraih predikat WBK di tahun 2022.
Diakhir kegiatan Kepala Kantor Wilayah Sofyan sekaligus Penanggung Jawab Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim menyampaikan pesan kepada seluruh ketua POKJA yang ada di Kanwil Kumham Kaltim untuk terus menyemangati anggota tim agar dapat meneruskan semangat integritas yang dimiliki oleh Insan Pengayoman di Kanwil Kemenkumham Kaltim dan berharap penilaian Evaluasi ini tidak berhenti sebatas pemenuhan dokumen, tapi jadi pemicu untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, sehingga maksimal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan Tata Nilai PASTI.
