Puluhan mahasiswa di Politeknik Sendawar mogok wisuda. Hal ini diduga lantaran tak mau keluarkan Rp 700 ribu untuk mengikuti wisuda.
SENDAWAR - Sejatinya ada 50 mahasiswa dijadwalkan mengikuti wisuda di gedung ATJ Kantor Bupati Kubar pada Sabtu (21/5). “Dari 50 mahasiswa yang seharusnya diwisuda, hanya 30-an orang yang hadir langsung pada seremoni pemasangan toga,” kata Direktur Politeknik Sendawar Selvina beberapa hari lalu.
Selvina menjelaskan, persiapan wisuda mahasiswa angkatan 2021/2022 itu sudah dilakukan sejak pertengahan April. Namun, berbeda dengan sejumlah siswa siswi-Poltek Sendawar yang menganggap wisuda itu tidak perlu.
“Cuma gara-gara nominal Rp 700 ribu, mahasiswa. Miris untuk pemahaman anak-anak ini masih belum banyak yang mengerti makna dari wisuda itu sendiri," kata Selvina usai mewisuda mahasiswa Diploma III tersebut.
Sementara belasan mahasiswa lainnya tidak mau hadir dengan beragam alasan. Dia mengaku dari informasi yang didapat, aksi tolak wisuda itu tidak hanya datang dari peserta didik, tetapi ada juga oknum dosen yang bersikap sama. Bahkan ada pihak luar yang diduga mantan staf Poltek Sendawar memengaruhi mahasiswa.
“Di sini sangat disayangkan info yang kami dapat ada beberapa pendidik ataupun dosen yang masih menyampaikan bahwa wisuda tidak penting. Miris Pak,” ucap Selvina.
Perempuan yang menjabat dirut Poltek sejak Maret 2021 itu menyebut, jika alasan biaya seharusnya dibicarakan dengan direktorat. Apalagi wisuda kali ini jadi sejarah di mana Poltek Sendawar hanya mengeluarkan biaya Rp 700 ribu.
Meski begitu, dirinya bersama tim Direktorat Poltek Sendawar akan terus memberi pemahaman dan meluruskan pola pikir yang salah soal hak dan kewajiban mahasiswa. “Ini sejarah wisuda dengan biaya pembayaran atau uang wisuda termurah di setiap PTS, sebesar 700 ribu,” katanya.
Alasan mereka tidak mengeluarkan biaya besar untuk wisuda karena tidak mau membebani mahasiswa. “Pertama mahasiswa tidak punya uang. Kedua dana dari keuangan yayasan hanya bersumber dari SPP. Sementara jumlah mahasiswa yang ikut yudisium tidak sama dengan yang ikut wisuda,” urai Selvina.
Ia menegaskan, direktorat Poltek tidak memaksakan ketika mahasiswa tidak bersedia ikut wisuda. “Tapi kami minta mereka membuat surat pernyataan tidak ikut karena kemauan sendiri bukan orang atau pihak lain,” tukasnya.
Selvina tak memungkiri, biaya operasional satu-satunya perguruan tinggi di Kubar ini memang kembang kempis. Bahkan gaji dosen selalu nunggak.
Sementara pengurus Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti (YPSS) yang menaungi Poltek Sendawar justru hanya berpangku tangan. Alih-alih membantu membiayai Poltek, pengurus yayasan malah membebani semua urusan mencari dana ke manajemen akademik atau direktorat.
Selvina yang merasa menanggung semua beban akhirnya memilih kembali pada aturan pokok yayasan. Di mana pengelolaan keuangan kini ia serahkan ke pengurus yayasan. Sejak 21 April 2022, pengelolaan keuangan yang dari 2016 berada di direktorat, telah dikembalikan pada pihak yayasan dengan dasar UU yayasan.
