Penanganan banjir menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bontang. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melakukan normalisasi sungai.
BONTANG – Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Edi Suprapto mengatakan, kegiatan ini terus berlanjut hingga sekarang. “Sebab, kalau tidak dinormalisasi maka endapan akan terus terjadi di badan sungai,” kata Edi.
Akibatnya, kondisi ini akan memengaruhi terhadap volume tampung sungai. Sedimen seperti lumpur dan pasir ini dikeruk menggunakan alat berat. Sejatinya, Dinas PUPRK memiliki satu unit ekskavator amfibi. Perlengkapan terbatas ini terus dimaksimalkan.
Mengenai skema yang dipilih ialah swakelola. Artinya, melibatkan masyarakat dengan status tenaga harian lepas. Jumlahnya 15 orang. Alasan skema ini lebih menghemat anggaran. Jika dibandingkan mekanisme tender atau pihak ketiga.
“Jadi, kalau ada laporan dari ketua RT terkait adanya endapan di sungai, tim langsung bergerak. Upah itu dihitung berdasarkan harian,” ucapnya.
Meski demikian, saat ini Dinas PUPRK masih fokus terhadap normalisasi DAS Bontang. Baik yang berada di Sungai Bontang maupun Sungai Siagian. Artinya belum menyentuh DAS Guntung. Padahal, aliran air DAS ini juga kerap meluber sehingga menyebabkan permukiman di Guntung terendam.
Utamanya, saat curah hujan tinggi dan air laut pasang. “Masih DAS Bontang karena keterbatasan alat dan tenaga,” tutur dia.
Dijelaskan Edi, upaya penanganan ini masuk kategori jangka pendek. Sebab itu yang bisa dilakukan oleh pemkot. Sembari menunggu terwujudnya Bendungan Suka Rahmat dan optimalisasi Waduk Kanaan rampung. Selain normalisasi sungai, nantinya kegiatan ini juga menyasar parit. Diketahui, anggaran untuk normalisasi ini diplot Rp 1,5 miliar.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang Amirudin Syam mengungkapkan, tahun ini Pemkot Bontang mengucurkan dana sebanyak Rp 54 miliar. Kata dia, nantinya dana tersebut akan diaplikasikan dalam bentuk proyek fisik di perencanaan anggaran 2022. Adapun, pos anggaran penanganan banjir paling banyak disalurkan melalui Dinas PUPRK dan Dinas Perkimtan Kota Bontang.
“Iya, dua OPD teknis itu yang akan berperan lebih banyak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amirudin mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun masterplan banjir. Nantinya, proyek fisik tersebut digunakan untuk pembuatan kolam polder di dua kelurahan, pembangunan turap sungai yang berada di Jalan Imam Bonjol dan pembangunan drainase di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bontang Baru. (ak/ind/k15)
