Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Terhitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yang disajikan tahun anggaran 2019, 2020, hingga 2021.
SAMARINDA – Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dengan opini WTP diterima Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar. Turut menerima pula Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, dan secara bersamaan dengan penyerahan LHP Pemkot Bontang di ruang auditorium kantor BPK RI Perwakilan Kaltim Jalan M Yamin, Kecamatan Samarinda Ulu, Rabu (18/5).
Bonifasius dalam sambutannya setelah menerima LHP dari BPK menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kaltim dan tim pemeriksa, serta jajarannya. "Izinkan saya mengapresiasi kepada BPK-RI Kaltim dan tim pemeriksa beserta seluruh jajaran, yang sangat berperan mendorong Pemkab Mahulu dalam pengelolaan keuangan transparan, bersih dan akuntabel, agar terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," ungkapnya.
Pihaknya juga berterima kasih atas segala masukan, catatan dan langkah-langkah perbaikan LHP atas LKPD Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati mengungkapkan, hasil pemeriksaan harus dipandang sebagai kebutuhan wajib dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terutama terkait penganggaran selanjutnya, sehingga dinamika penyelenggaraan pemerintahan bisa semakin lebih baik, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui APBD, mulai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pelaporan.
"Itu membuktikan bahwa sebenarnya pemeriksaan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, tapi lebih daripada itu, pemeriksaan memberikan dampak positif bagi kami, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel," ungkap bupati.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar menuturkan, permasalahan yang diungkap dalam temuan pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah disepakati. "Hal tersebut sebagai wujud pembenahan serta bukti keseriusan dari setiap komponen pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat atas penggunaan keuangan, tata kelola keuangan, dan pelayanan masyarakat yang akuntabel dan transparan, serta berdampak pada kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Dadek mengharapkan hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hadir pula mendampingi bupati Mahulu yakni Kepala BPKAD Mahulu Yohanes Andy Abeh, dan Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu. (prokopim/tha/td/dra/k16)
