Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa pasca periode mudik lebaran, belum ada lonjakan kasus Covid-19 nasional yang signifikan sebagaimana lazimnya kenaikan kasus setiap masa libur dan tingginya mobilitas.
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa tingkat mobilitas masyarakat terutama di bidang ritel dan rekreasi terus menunjukkan kenaikan sejak bulan Maret 2022 hingga Mei 2022. “Tapi kenaikan ini tidak diikuti dengan kenaikan kasus positif,” jelas Wiku.
Bahkan, Wiku menyebut bahwa mobilitas masyarakat pada masa mudik lebaran tahun 2022 terhitung sebagai yang tertinggi sejak masa pandemi. Namun, hal ini pun tidak diikuti dengan kenaikan indikator kasus dan penularang. “Itu artinya kasus nasional masih bisa kita tekan bersama-sama,” jelas Wiku.
Saat ini kasus aktif nasional juga terus mengalami penurunan kini berada pada angka 0,08 persen atau 4 persen lebih rendah dibawah rata-rata kasus dunia. Jika dilihat sejk awal pandemi, jika terjadi kenaikan kasus, mobiltas biasanya ditekan semaksimal mungkina sedangkan jika mulai melandai, mobilitas direlaksasi, yang sering turut meningkatkan kasus.
”Kasus positif harian tetap menunjukkan tren penurunan bahkan dengan mobilitas yang bahkan tertinggi selama pandemi,” Kata Wiku.
Meski demikian, data Satgas menunjukkan kenaikan kasus di 16 Provinsi di Indonesia. 3 provinsi diantaranya, yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur menempati posisi tertinggi dan merupakan provinsi tujuan utama mudik. Meskipun terjadi kenaikan, kata Wiku, belum dikategorikan sebagai lonjakan kasus.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai bahwa pelonggaran perjalanan yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo akan berdampak baik untuk daya saing pariwisata Indonesia. Menurut Maulana, negara-negara lain sudah lebih dulu menerapkan pelonggaran serupa.
”Artinya ini akan menjadi kabar baik, bahwa Indonesia berkesempatan mengembalikan daya saingnya sebagai negara yang sudah terbuka untuk dikunjungi wisatawan,” ujar Maulana.
Maulana menyebutkan bahwa sebelum bicara mengenai dampak permintaan, dia menilai bahwa konsistensi kebijakan dan kejelasan prosedur akan menjadi kunci. ”Wisatawan manca negara pastinya akan melihat konsistensi kebijakan yang diterapkan Indonesia. Jadi memang kita harus bicara kebijakannya dulu sebelum peningkatan trafik,” beber Maulana.
Namun PHRI tetap optimis, dengan pelonggaran tak wajib menggunakan masker di ruang terbuka, akan mampu meningkatkan konfiden masyakarat untuk bepergian. Ditambah lagi, di momen lepas ramadan atau memasuki kuartal ketiga seperti ini, pengusaha hotel biasanya akan mendapatkan banyak permintaan dari sektor corporate dan government yang mengadakan pertemuan bisnis.
”Kurva di kuartal tiga demand biasanya diisi oleh bisnis dan pemerintahan. Jika kebijakan ini bisa konsisten dilakukan maka kita bisa berharap melihat peningkatan permintaan domestik, yang bisa berlanjut sampai kuartal empat oleh momen libur akhir tahun,” pungkas Maulana.(tau/agf)
