Proyek lanskap Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menjadi pintu masuk dimulainya penyisihan fee proyek 5 persen untuk Abdul Gafur Mas`ud (AGM), bupati PPU nonaktif yang tersandung OTT KPK Januari 2022.
ROOBAYU,
lawlietrobayu@gmail.com
AHMAD Zuhdi dan Asdarussalam alias Asdar berbincang santai di Sekretariat KONI PPU awal 2020. Kedua pengurus KONI PPU itu membahas banyak hal. Dari urusan olahraga hingga proyek. Asdar pun meminta Zuhdi untuk membantunya mencari seorang rekanan yang siap menghandel proyek lanskap kantor bupati, proyek miliknya yang bakal dilelang dalam waktu dekat.
“Karena latar saya kontraktor. Asdar menawarkan saya, mau enggak tangani itu proyek. Saya bilang sih, bisa saja asal sesuai,” ucap Ahmad Zuhdi lewat layar virtual menjalani pemeriksaan terdakwa secara daring di Pengadilan Tipikor Samarinda, kemarin (12/5).
Dari perbincangan itu pula, Asdar mengatakan, rekanan yang mendapat proyek itu harus bersedia menyisihkan 5 persen dari nilai kontrak, setelah dipotong pajak untuk bupati dan 2,5 persen untuk dinas terkait. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PPU.
Kendati tahu Asdar merupakan orang dekat bupati, Zuhdi yang didakwa menyuap AGM dan beberapa pejabat PPU ini, masih ragu-ragu mengamini tawaran tersebut. Alasannya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) PPU belum merilis proyek apa saja yang bakal dilelang. Beberapa pekan berselang, situs resmi layanan pengadaan lelang di Pemkab PPU dikrosceknya. Apa yang disampaikan Asdar benar adanya. Termasuk nilai proyek senilai Rp 21 miliar.
“Sempat berpikir hitung-hitung keuntungan kalau ambil proyek itu. Ternyata sesuai saja. Hubungi dia (Asdar) bisa handel proyek itu dan diarahkannya langsung ke PUPR,” lanjutnya. Di PUPR, dia bertemu Edi Hasmoro, kepala PUPR PPU dan diminta bertemu dengan salah satu pegawai untuk dijelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti lelang.
“Diberi kisi-kisi, salah satunya soal tenaga ahli yang jadi persyaratan. Jadi saya sesuaikan dan ikut lelang,” akunya.
Ketika lelang, hanya PT Borneo Putra Mandiri (BPM), perusahaan konstruksi miliknya yang mendaftar. Karena semua syarat terpenuhi, BPM pun ditetapkan jadi pemenang. Proyek dikerjakan hingga beres. Tak ada masalah ketika serah terima hingga pencairan, barulah dia menyerahkan fee untuk AGM lewat Asdar secara bertahap. “Pemberian fee itu bertahap empat kali. Juni 2020 Rp 150 juta, Juli 2020 Rp 50 juta, Agustus 2020 Rp 200 juta, dan terakhir September 2020 Rp 100 juta. Uang saya kasih ke Asdar, tak langsung ke AGM,” terangnya.
JPU KPK Ferdian Adi Nugraha yang memeriksanya langsung menyentil mengapa uang itu tak langsung diberikan ke bupati. Zuhdi mengaku pertemuannya dengan AGM baru terjadi sekali ketika si bupati baru dilantik medio 2018 silam, ketika dirinya diperkenalkan Syamsudin alias Aco sebagai rekanan lokal di PPU.
Setahun kemudian, pada 2021, barulah dia berkesempatan bertemu langsung dengan AGM. Pertemuan pertama terjadi di kawasan Balikpapan Superblok (BSB). “Cuma nongkrong santai karena latar kami sama-sama pengusaha. Di situ saya sempat nyentil juga ke AGM soal pembayaran proyek di pemkab yang sering mandek dan mestinya pemkab bisa memprioritaskan pengusaha lokal,” tuturnya. AGM pun mengetahui jika dirinyalah yang menghandel proyek lanskap lewat tawaran Asdar ketika pertemuan itu terjadi. “Setelah tahu, AGM pun bilang nanti apa yang disampaikan Asdar ke depannya, sama saja perkataannya,” sambungnya.
