MANAGED BY:
KAMIS
19 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

UTAMA

Jumat, 13 Mei 2022 11:29
Pil Pahit Kaltim dari Batu Bara, Tak Diberi Bantuan Pendidikan Ratusan Miliar, DBH Kalah Jauh dengan Jawa
Beasiswa ratusan miliar yang diberikan pengusaha pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Kaltim, ke kampus luar Kaltim membuat geram Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.

Yang merasakan langsung dampak pertambangan adalah warga Kaltim. Sehingga idealnya bantuan beasiswa diprioritaskan untuk kampus dan masyarakat Kaltim. 

 

SAMARINDA-Beasiswa ratusan miliar yang diberikan pengusaha pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Kaltim, ke kampus luar Kaltim membuat geram Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Potret itu menjadi salah satu contoh, apa yang telah dikeruk dari bumi Kaltim, tak sepadan dengan yang didapat provinsi ini. Baik dari pengusaha, maupun pemerintah pusat. Wagub menyesalkan adanya hal itu.

Dalam keterangannya di Kantor DPRD Kaltim (11/5), Hadi mengatakan, idealnya bantuan itu diberikan ke kampus-kampus dan anak-anak di Kaltim yang masih perlu bantuan. "Sebenarnya ini hanya satu kasus, kecewa ya pada semuanya. Karena saya sudah pelajari semua, hampir semua perusahaan PKP2B tidak serius memberikan CSR (corporate social responsibility)-nya ke Kaltim. Tetapi ini yang nyata di depan mata. Mudah-mudahan jadi titik temu buat kita, untuk mengoreksi semuanya," katanya.

Politikus Partai Gelora ini melanjutkan, selain soal keseriusan, ada juga yang sering dikritik Gubernur Isran Noor. Yaitu perusahaan yang produksinya meningkat, dan labanya naik, tetapi nominal CSR-nya tidak pernah naik. "Memang kita enggak ngerti matematik?" kritiknya. Hadi lalu membuka pengusaha batu bara di Kaltim yang memberi bantuan kepada perguruan tinggi di Pulau Jawa. Yakni dana Rp 100 miliar untuk Institut Teknologi Bandung (ITB), Rp 50 Miliar untuk Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Rp 50 Miliar untuk Universitas Indonesia (UI). Dari total ratusan miliar, dia menyayangkan tak ada bantuan sebesar itu untuk universitas negeri di Kaltim dari pengusaha batu bara

"Unmul (Universitas Mulawarman) mana, kok tidak ada? Wajar saya sebagai masyarakat Kaltim menyuarakan itu, wajar saya mempertanyakan itu," keluhnya.

Padahal, Hadi menyebut, sudah ada aturan harus memprioritaskan ring satu yang tertuang di peraturan menteri. Ironisnya, tak semua pengusaha melapor program CSR-nya. Apalagi, bagi pengusaha PKP2B, urusannya dengan kementerian pusat, jadi seakan-akan Kaltim tidak perlu tahu. Di depan awak media, Hadi mengamini pengusaha batu bara yang memberikan bantuan ke kampus luar Kaltim adalah bos Bayan Group. 

Dari penelusuran Kaltim Post, bos Bayan Group yaitu Dato' Low Tuck Kwong memang memberikan donasi kepada Universitas Indonesia sebesar Rp 50 miliar.

Hal ini diutarakan Kepala Biro Humas dan Keterbukaan informasi Publik UI Amelita Lusia, dalam keterangan resmi yang disampaikan pada 21 Oktober 2021 lalu. "Dato’ Dr Low Tuck Kwong memberikan donasi sebesar Rp 50 miliar sebagai dana abadi di mana hasil pengelolaan investasi dipergunakan sebagai beasiswa biaya operasional pendidikan," kata Amelita. Sementara itu, dilansir dari laman resmi ITB yang dipublikasikan pada 18 November 2020, disebutkan jika Dato’ Low Tuck Kwong dan Yayasan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) telah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa ITB sebesar Rp 100 miliar.

Dari donasi tersebut, 50 persen dipergunakan untuk pembangunan gedung dan 50 persen untuk beasiswa dalam bentuk endowment fund sebesar Rp 1,9 miliar yang didistribusikan dengan jumlah mahasiswa 174 orang dari 5 fakultas/sekolah dan 9 program studi. Selain itu, ada UGM yang mendapat donasi dari Low Tuck Kwong senilai Rp 50 miliar. Kesepakatan pemberian dana abadi untuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa UGM tertuang dalam nota kesepahaman pada puncak peringatan Dies Natalis ke-71 UGM pada 19 Desember 2020.

Kepada Kaltim Post, Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo memaparkan, bantuan itu merupakan dana untuk beasiswa. "Ini dana program Sahabat UGM. Pengelola dana abadi UGM. Ditkeu (Direktorat Keuangan) bekerja sama dengan mitra manajer investasi. Pengelola dana investasinya adalah Ditmawa (Direktorat Kemahasiswaan). Skemanya dibuat oleh Ditmawa untuk penerima manfaatnya. UGM memberi laporan per tahun ke PYC. Hasil investasinya saja yang dimanfaatkan untuk beasiswa," kata dia kemarin.

Untuk diketahui, Bayan Group adalah salah satu produsen batu bara besar yang beroperasi di Kaltim. Dilansir dari situs resmi Bayan, perusahaan ini bekerja di 48 desa di Kalimantan Timur dan 4 desa di Kalimantan Selatan, yang berada di antara tujuh operasional tambang dan 3 terminal batu bara. Upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat juga ditampilkan. Dalam laman resminya, disebut karena area terpencil dalam operasional tambang Bayan dan akses serta fasilitas pendidikan yang terbatas, Bayan bekerja sama dengan Sampoerna Foundation dan Universitas Surya, memberikan program beasiswa untuk sekitar 16 siswa untuk tahun 2014 dan 2017.

Selain itu, Bayan menyediakan pelatihan program pengembangan kualitas guru untuk 25 sekolah yang meliputi 60 guru di area Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara), dan jumlah ini akan ditingkatkan secara bertahap dalam waktu dekat. Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Rusman Ya'qub mengatakan, memang pemberian bantuan untuk kampus di luar Kaltim tetap memiliki jasa berkontribusi untuk memajukan bangsa. Namun, tanpa mengerdilkan hal tersebut, kondisinya saat ini di Kaltim memerlukan hal bantuan beasiswa.

Diakui, universitas di Kaltim belum ada yang setenar universitas-universitas yang diberi bantuan oleh bos Bayan Group. Namun, justru itulah Kaltim dan masyarakat Kaltim perlu dibantu. Apalagi, yang merasakan langsung dampak pertambangan adalah warga Kaltim. Apalagi, saat ini Kaltim tengah berusaha memajukan SDM menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Tidak hanya perguruan tinggi, sekolah juga masih perlu banyak sentuhan. "Saya pernah mendapat kasus di Kutai Timur, ada SMK jurusan alat berat. Tapi tak punya alat berat untuk praktik. Sementara, tak jauh dari sekolahnya ada alat berat milik perusahaan tambang yang menganggur," jelasnya. Maka menurutnya, kepedulian perusahaan-perusahaan tambang terhadap pendidikan dan SDM di sekitarnya masih harus ditingkatkan lagi.

 

Gencarkan Perjuangan Persentase DBH

Tak hanya mengeluhkan bantuan perusahaan yang dirasa minim. Kaltim juga masih berjuang mendapatkan hasil maksimal dari benefit pertambangan ke kas daerah terus bergulir. Aturan baru yang dibuat pemerintah pusat, alih-alih memperbaiki keadaan, justru memperburuk kondisi yang ada.Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, urusan PKP2B ini, provinsi memang kerap diabaikan pusat. Padahal, PKP2B memegang kontrak bisa sampai puluhan tahun."Itu bedanya. Bisa sampai 15 tahun, 20 tahun," kata Makmur.

Di level nasional, Gubernur Kaltim Isran Noor menghimpun dukungan dari sejawatnya.Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada 9-10 Mei 2022, dia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM agar mengembalikan kewenangan perizinan minerba ke daerah.

"Serahkan saja ke gubernur perizinan ini, bukan hanya batu bara. Serahkan saja keseluruhannya itu, percayakan saja minerba itu ke gubernur," seru Gubernur Isran Noor.

Penyelenggaraan otonomi daerah bagi pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota perlu pengakuan dan penguatan oleh pemerintah pusat.

Seperti pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi semangat otonomi daerah, termasuk pemberian perizinan minerba yang dilimpahkan kewenangannya ke tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Namun setelah terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan minerba juga peraturan turunannya, menurut para kepala daerah (gubernur) dirasakan telah merugikan negara bahkan menghilangkan wibawa pemerintahan. Isran Noor pun sebelumnya menyebutkan bahwa setelah adanya UU Minerba yang baru, situasi illegal mining atau pertambangan tanpa izin semakin parah. Hal ini pun telah dia sampaikan ke legislator.  Ada harapan pengaturan pertambangan batu bara yang lebih baik bisa tercantum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022.  Tetapi sayangnya setelah Perpres disahkan, ternyata harapan jauh panggang daripada api.

“Perpres itu mohon maaf. Apakah ini salah ya. Saya khawatir, jangan-jangan Pak Jokowi salah tanda tangan. Judulnya minerba, tapi isinya galian C," ungkap dia di hadapan para gubernur. Kewenangan untuk perizinan, pengawasan, dan penindakan tambang batu bara kembali ke pemerintah daerah memang didorong. Sebab, masalah tambang batu bara tak cuma soal mereka yang tak berizin. Sebab, yang berizin pun punya segudang masalah. Masyarakat lokal yang terdampak langsung pun, harusnya punya hak yang diakses dengan mudah untuk mengawasi pertambangan.

Sebab, meski berstatus legal, tak juga semua perusahaan tambang menjalankan penambangan sesuai aturan. Dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Tahun 2020-2021 yang dilakukan Pemprov Kaltim, dari 91 perusahaan batu bara, hanya dua yang emas, 15 hijau, dan 51 biru. Sedangkan, yang rapor merah ada 19 dan rapor hitam 4 perusahaan. Ketika kekayaan Kaltim dikeruk, atas seizin pemangku kepentingan di Jakarta yang tak merasakan banjir dan longsor, Kaltim juga harus menerima pil pahit dana bagi hasil tak seperti yang dikeruk. Hadi Mulyadi mengeluhkan APBD Kaltim paling tinggi itu pada 2012, sebanyak Rp 15 triliun. Hingga sekarang tak pernah lagi. Tahun ini pun hanya Rp 12 triliun.

"Ditotal sama dana alokasi khusus (DAK) dan sebagainya paling Rp 22-23 triliun saja. Sedangkan di Jawa bisa ratusan triliun. Kita pernah ajukan soal kenaikan DBH, tapi ditolak MK. Sekarang lagi diperjuangkan di UU HKPD (Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah)," jelas dia.

Sementara, di Kaltim ada 30 PKP2B yang mengeruk Kaltim. Belum termasuk pemegang izin usaha pertambangan. Akses informasi terkait PKP2B di Kaltim pun susah ditembus.

"Jadi memang tidak ada komunikasi yang baik.  Ini harus kita gugat. Artinya bukan apa-apa, kita terlalu banyak memberikan ke negara. Tahun 2021 kamu tahu? Ekspor terbesar setelah Jabar (Jawa Barat) adalah Kaltim, ini luar biasa kita membantu negara, tapi kembali ke kita kok tidak memadai," keluhnya.

Maka dari itu, menurutnya wajar jika Isran meminta persentase pembagian DBH-nya 50-50. "Itu tergantung lobi-lobinya, yang jelas kita sudah pernah melakukan dua kali di zaman Pak Awang, siapa tahu dengan pak Isran lebih mantap lagi, insyaallah. Ada dukungan provinsi lain. Kalau dulu kita tidak bersama-sama," jelasnya. (riz/k16)

 

NOFFIYATUL CHALIMAH

[email protected]

 


BACA JUGA

Selasa, 17 Mei 2022 21:16

Polisi Olah TKP Kebakaran Kilang Pertamina Balikpapan, 7 Saksi Diperiksa, Belum Ada Tersangka

BALIKPAPAN-Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Surabaya, hari ini…

Selasa, 17 Mei 2022 12:24

Kebakaran di Area Kilang Minyak Balikpapan, Dalam Setahun Sudah 4 Kali Kejadian

Recovery operasional kilang Balikpapan terus dilakukan Pertamina untuk memastikan plant…

Selasa, 17 Mei 2022 10:22
Objek Perkara seputar Suap dan Perizinan, Target Sidang Akhir Mei

Berkas Rampung, AGM Segera Diadili

Abdul Gafur Mas’ud dan empat orang lainnya, disangka berkomplot dalam…

Selasa, 17 Mei 2022 10:21

Ketegaran para Persit Melepas Suami Bertugas ke Papua

KRI Tanjung Kambani 971 berlayar membawa 450 prajurit Yonif Raider…

Selasa, 17 Mei 2022 10:19
Peneliti INDEF Klaim Pembahasan Sembunyi-Sembunyi

Partisipasi Publik Minim di Pemindahan IKN

BALIKPAPAN-Minimnya partisipasi publik dalam rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN)…

Selasa, 17 Mei 2022 10:06
“Agar Industri juga Mengandung Sentuhan Budaya dan Kemanusiaan”

Pelukis dan Penyair di Pabrik Pupuk

Bagaimana para pelukis dan penyair merespons dinamika industri yang berlangsung…

Senin, 16 Mei 2022 19:50

CSR Mengalir ke Pulau Jawa, Anggota DPR RI Rudi Mas'ud Imbau Pemprov Kaltim Peringatkan Perusahaan Tambang 

SAMARINDA – Anggota komisi III DPR-RI, Rudi Mas’ud menghimbau Pemerintah…

Senin, 16 Mei 2022 19:22

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Landa Samarinda, Bikin Longsor dan Pohon Tumbang 

SAMARINDA - Hujan deras disertai angin kencang membuat kota Samarinda…

Senin, 16 Mei 2022 12:18

Pemerintah Siapkan Sumber Listrik untuk IKN, Siap Pakai Tahun Ini

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut pengerjaannya. Salah…

Minggu, 15 Mei 2022 12:37
Sidang Pemeriksaan Terdakwa Penyuap AGM dan Pejabat PPU (2)

Segel 211 Hektare Lahan di Kecamatan Sepaku Diserahkan ke Bupati

Namanya membahana sepanjang bergulirnya perkara suap yang menyeret Bupati nonaktif…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers