SAMARINDA–Mal Pelayanan Publik di bawah kendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda mendapat kunjungan Deputi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Natalisa, Rabu (11/5). Agenda itu dalam rangka mengevaluasi kinerja dan alur pelayanan kepada masyarakat.
Diah Natalisa mengapresiasi Kota Tepian sudah konsen terhadap inovasi kementerian, terutama mal pelayanan publik sejak 2017. Apalagi kepindahan dari lokasi lama di Jalan Basuki Rahmat menuju gedung baru yang lebih representasi menunjukkan keseriusan pemerintah, terutama kepala daerah terhadap masa depan dan kemudahan pelayanan publik. "Tidak semua daerah punya perencanaan, kekuatan anggaran dan komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan MPP. Kami bersyukur kepala daerah concern mengembangkan MPP," ucapnya.
Di ketiga lantai gedung MPP, memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengunjung untuk mendapat layanan. Diharapkan dengan berkumpul stakeholder dapat memberikan kualitas pelayanan lebih baik, sehingga one stop service area bisa menjadi tempat orang datang, mendapat layanan dengan tuntas tanpa perlu ke mana-mana lagi. "Ada sejumlah catatan misalnya di bagian imigrasi pelayanan masih dilaksanakan di kantor mereka di Jalan Juanda. Itu yang akan dibenahi dengan rencana penandatanganan MoU dengan kementerian terkait, sehingga bisa diikuti instansi di daerah," ucapnya.
Ditemui terpisah, Kepala DPMPTSP Samarinda Jusmaradhana Alus mengapresiasi kunjungan tersebut. Hal itu tentu menjadi motivasi pihaknya untuk terus bergerak memberikan inovasi terbaik. Apalagi tiga tahun berturut-turut instansi yang dipimpinnya mendapat penghargaan dari KemenPAN-RB sebagai penyelenggaraan pelayanan publik kategori sangat baik. "Target kami mendapat predikat pelayanan prima. Itu terus kami kejar dengan berinovasi. Dukungan wali kota juga tidak pernah putus, termasuk mengalokasikan anggaran untuk peningkatan fasilitas," singkatnya.
Sebagai informasi, terdapat 30 stan yang tersedia di dalam MPP, terdiri dari 16 OPD di lingkungan pemkot dengan 112 layanan, satu lembaga non-struktural dengan satu layanan, serta lima kementerian dan lembaga dengan 22 layanan. Tidak hanya itu, lima BUMN dengan 13 layanan, dua BUMD dengan empat layanan, dan satu OPD Pemprov Kaltim dengan satu layanan. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46
