Secara keseluruhan, panjang jalan perbatasan negara di wilayah Kaltim mencapai 406 kilometer. Dari angka itu, yang selesai diaspal baru 86 kilometer.
PEMBANGUNAN infrastruktur di beranda negara terus dikebut. Salah satunya jalan di perbatasan Kaltim dan Kaltara dengan Malaysia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan akses di perbatasan negara pada 2024 rampung dan bisa dilalui masyarakat. Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Satrio Sugeng Prayitno menerangkan, pembangunan infrastruktur di perbatasan negara telah dimulai secara masif sejak 2015.
Selama kurun waktu 6 tahun, dari 2015–2021, alokasi anggaran penanganan jalan perbatasan yang bersumber dari APBN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sudah Rp 2,7 triliun. “Termasuk (jalan perbatasan negara) di Kaltim dan Kaltara. Tahun 2024 kami akan diupayakan fungsional. Jadi terbuka dan bisa dilalui,” katanya dalam “Bincang Jalan dan Jembatan” belum lama ini. Dia menerangkan, pembangunan jalan paralel perbatasan wilayah Kalimantan dimulai dari Aruk di ujung barat Pulau Kalimantan, yakni Kalbar melalui Kaltim dan berakhir di Kaltara tepatnya di Sei Ular, Nunukan.
Membentang sekitar 1.756 kilometer dan telah terbangun sepanjang 1.155 kilometer. Menurutnya, tujuan lain dari pembangunan infrastruktur di perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara di daerah perbatasan. Kemudian membuka akses daerah terisolasi, sehingga meningkatkan konektivitas antarwilayah. Termasuk mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Lalu mengurangi biaya logistik, sehingga mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Memang paling banyak di Kaltim. Total yang sudah selesai, 1.155 kilometer jalan paralel (perbatasan) di Kalimantan. Kalau di Papua hanya 1.000-an kilometer kira-kira,” terangnya.
Dari data yang dikutip dari laman Kementerian PUPR, di Kalbar, pembangunan jalan perbatasan sepanjang 811 km dengan status hingga akhir 2021 sudah tembus seluruhnya. Kondisi jalan berupa tanah sepanjang 277 km, agregat 172 km, dan aspal/rigid 363 km. Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang dekat permukiman serta terdapat fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang meningkat lalu lintas hariannya.
Selanjutnya di Kaltim, secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 406 km telah tembus dengan kondisi tanah 155 km, agregat 165 km, dan aspal 86 km. Ditargetkan pada 2024, jalan perbatasan di Kaltim dapat diselesaikan dalam kondisi aspal 295 km, agregat 63 km, adapun sisanya berupa tanah sepanjang 48,5 km. Sementara di Kaltara, secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 614 km. Kondisinya saat ini masih tersisa sepanjang 36 km yang belum tembus, yakni berada di sekitar Metulang, Kabupaten Malinau, hingga batas Provinsi Kaltim. Sementara untuk jalan yang sudah tembus sepanjang 578 km, kondisinya berupa tanah 452 km, agregat 118 km, dan aspal 9 km.
Satrio mengungkapkan, ada beberapa kendala pembangunan jalan perbatasan. Selain lokasi yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan mobilisasi BBM, material, dan SDM, juga faktor cuaca pada daerah terpencil yang terkadang tidak bersahabat. Termasuk tingginya curah hujan saat kegiatan pembangunan berlangsung. Untuk menyiasati hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Korps Zeni TNI AD untuk membuka areal hutan. “Ketika mereka selesai, baru kami masuk untuk melakukan perkerasan jalan,” terangnya.
Selain itu, untuk memudahkan mobilisasi material dan SDM, pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) maupun pemegang konsesi perusahaan sawit yang berada di sekitar akses perbatasan yang akan dibangun itu. “Kami kerja sama dan kolaborasi dengan mereka. Mendekatkan basecamp mereka, supaya mobilisasi bahan dan material bisa lebih mudah untuk mencapai lokasi pekerjaan,” ungkapnya. (riz/k16)
