Larangan Ekspor Sementara Produk Olahan Kelapa Sawit, Ini Kata DPRD Paser

- Sabtu, 7 Mei 2022 | 13:00 WIB

NAJIB/KP

Hendra Wahyudi

--

NAJIB/KP

DILARANG EKSPOR: Kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng belakangan ini, membuat pemerintah sementara menghentikan ekspor bahan mentah minyak goreng seperti CPO dari kelapa sawit.

--

 

TANA PASER - Imbas kebijakan pemerintah pusat dalam menerbitkan larangan ekspor sementara produk olahan kelapa sawit seperti crude palm oil (CPO) dan sejenisnya, berdampak pada turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani. Menanggapi isu ini, Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendra Wahyudi menginginkan kemitraan antara petani dengan perusahaan bisa lebih banyak lagi terjalin.

Sebab, menurut dia, ini adalah solusi paling konkret atas kekhawatiran petani terhadap kepastian pasar. Apalagi petani swadaya maupun kelompok tani yang belum bermitra dengan perusahaan menjual hasil TBS-nya.

Kebijakan larangan ekspor itu berdampak pada kekhawatiran petani menyangkut anjloknya harga TBS. Faktanya TBS sudah terjun bebas dari sebelumnya kisaran Rp 3 ribu, kini di bawah Rp 2 ribu per kilogram. Di kisaran Rp 15.000 sampai Rp 17.000 di-loading ramp atau pengepul. Update harga per 5 Mei 2022. Sementara untuk harga di pabrik, kisaran Rp 2.000-Rp 2.200.

"Dinas terkait harus memikirkan solusinya, agar petani sawit tidak merugi, paling tepat ya bermitra," kata Wahyudi, Jumat (6/5).

Dengan adanya kemitraan itu, petani bisa langsung menjual produksinya ke pabrik kepala sawit (PKS) dengan harga yang sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Hal itu dinilai lebih akan membuat stabil, dibanding secara mandiri menyesuaikan harga pasar.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut dampak terjadinya larangan bahan baku nonmigas ini, membuat kebutuhan kelapa sawit melimpah, sehingga berakibat pada jatuhnya harga TBS kelapa sawit. Hal itu berpotensi menjadikan TBS tidak laku dijual ke PKS.

"Ini pastinya akan membuat busuk hasil produksi petani dan menimbulkan kerugian bagi petani. Sementara kalau bermitra kan stabil-stabil saja harganya, karena jelas harganya mengikuti anjuran pemerintah," terang Wahyudi.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X