TANJUNG REDEB - Masalah abrasi di wilayah pulau wisata andalan Berau sejak lama dikeluhkan. Namun hingga kini belum ada langkah untuk penanganan. Terakhir keluhan datang dari kepala Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua. Persoalan ini tidak lepas dari atensi DPRD Berau.
Lembaga ini menyoroti langkah-langkah pemkab yang belum sampai pada realisasi penanganan. Salah satunya disampaikan Ketua Komisi III DPRD Berau, Sa'ga. Menurutnya, Pemkab Berau harus aktif mencari opsi penanganan. Selain itu harus gesit dan konsisten memberikan perhatian pada penanganan.
"Yang sekarang terjadi di Pulau Derawan juga mulai terjadi di Maratua, kalau tidak segera ditangani maka bisa bertambah parah," jelasnya. Politisi PPP ini mengakui, kewenangan penanganan abrasi bukan pada Pemkab Berau lagi. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi daerah. Sementara menunggu pemerintah provinsi atau pusat bukan perkara mudah dan cepat, sebagaimana singkatnya birokrasi dan penetapan skala prioritas di Berau jika memiliki kewenangan itu.
"Kami beberapa kali melakukan koordinasi dengan provinsi, terakhir di provinsi bahkan langsung bertemu dengan tim kajian dari Tarakan saat ke provinsi, bertemu langsung dengan ketua DPRD Kaltim pak Makmur," ungkapnya lagi. Dalam pembahasan abrasi di Pulau Derawan dan Maratua, pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan tim kajian dari Tarakan. Sebab, Pulau Maratua sama seperti Pulau Derawan, masuk dalam kawasan wilayah konservasi bagian utara dari Berau.
Meski sudah ada komunikasi oleh jajaran legislatif, dirinya tetap meminta kepada Pemkab Berau agar bisa rajin berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Karena, hal itulah yang saat ini bisa dilakukan demi menjaga pulau-pulau yang ada di wilayah Berau. “Kita juga di daerah tidak bisa berbuat banyak, karena jika dilakukan pengerjaan oleh daerah, selain anggaran yang tidak memadai itu juga bisa menyalahi aturan,” tandasnya. (as/upi/kpg/rdh)
