SANGATTA - Operasional Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) ditarget pemerintah pusat 5 Mei. Hal itu mendasari Pemkab Kutai Timur (Kutim) mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera merampungkan materi perjanjian kerja sama (PKS), beberapa waktu yang lalu.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menginstruksikan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) untuk mematangkan naskah PKS KEK-MBTK. Hal itu wajar, pihaknya tidak ingin Dewan KEK Menko Perekonomian, agar status tersebut tetap berada di Kutim.
“Makanya dirancang dulu MoU-nya, baru PKS sebagai dasar payung hukumnya. Untuk mengejar waktu yang sudah mepet,” sebutnya.
Secara teknis, pihaknya telah memasukkan perusda di dalam PKS tersebut. Politikus PKS itu tidak ingin hanya MoU, tapi tidak ada PKS. “Saya sudah meminta Bagian Kerja Sama untuk mengawal teknis redaksinya,” ungkapnya.
Sementara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim juga diminta berkoordinasi dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. “Semua sudah harus rampung. Termasuk data kelembagaannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kutim Teguh Budi Santoso memastikan sudah jauh-jauh hari pihaknya telah mengakselerasikan progres operasional KEK-MBTK. Namun, ada pihak luar perusahaan MBTK yang masih menyelesaikan kelembagaan Februari lalu.
“Konsorsium yang dulunya ada tiga perusahaan, sekarang hanya dua. KEK-MBTK dikelola PT MBS (Melati Bhakti Satya) dan MBTK. Kami harap Pemkab Kutim tetap ditawari ambil bagian pada konsorsium itu,” harapnya.
Sejauh ini, kendalanya ada pada perusda dari pemkab. Dia pun berharap, hal tersebut memacu penyelesaian permasalahan Perusda Kutim itu. Pertemuan tersebut juga menegaskan bahwa lahannya milik Pemkab Kutim, sehingga harus dikerjasamakan kepada BUPP, bahkan telah didukung peraturan bupati (perbup) terkait sewanya.
“Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama pemkab dan MBTK sebagai langkah awal menarik investor,” tutupnya. (kri/k16)
MUH YODIQ
muhyodiq@gmail.com
