KALTIM berkomitmen penuh melaksanakan pemanfaatan dan pembelian produk dalam negeri (PDN) melalui pengadaan barang dan jasa di daerah. Disebut-sebut saat ini 42 persen barang dan jasa sudah menggunakan UMKM lokal. Menyukseskan program Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, pihaknya merespons cepat program pemerintah pusat terkait pemberdayaan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Terpenting sebenarnya bagaimana seluruh anggaran itu menggelorakan dan mengaktivasi perekonomian masyarakat, karena terkadang data saja tidak selalu berdampak langsung. Sehingga ini yang harus benar-benar diperhatikan semua pihak.
Saat ini realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), belum sesuai target dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Untuk mengakselerasi pengisian RUP dan SIRUP tahun anggaran 2022, Gubernur Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah untuk melakukan masuk RUP dan SIRUP paling lambat 22 Maret 2022 atau sebelum 31 Maret 2022.
“Harapannya anggaran bisa cepat terserap dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga penggunaan jasa dan barang dari UMKM lokal bisa dirasakan langsung,” katanya, Jumat (29/4).
Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres), Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Maret 2022 tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, serta para Bupati/Wali Kota.
“Kami berharap, sebanyak 344 ribu UMKM Kaltim bisa terlibat dalam bentuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kaltim,” pungkasnya. (ndu/k8)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
