JAKARTA – Seolah mengikuti jejak sang kakak, Rachmat Yasin, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin juga berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (26/4) malam, Ade terjaring operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, Ade Yasin ditangkap bersama 11 orang lainnya. Di antaranya, pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bogor serta beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. “Seluruh pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara maraton di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali saat dikonfirmasi (27/4).
Hingga tadi malam, perempuan yang menjabat bupati sejak Desember 2018 itu masih menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status sebelas orang yang ditangkap tersebut.
Ali mengungkapkan, penangkapan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bersama sejumlah pihak lain berkaitan dengan terendusnya indikasi suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) jelang Lebaran itu, tim penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dalam pecahan rupiah. “Jumlahnya hingga kini (tadi malam) masih dihitung dan dikonfirmasi kembali kepada pihak-pihak yang ditangkap,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan menyesalkan kembali terjadinya kasus kepala daerah yang terjerat OTT. Ditangkapnya Ade Yasin juga menambah catatan buruk bagi kepala daerah. “Kejadian tersebut tentunya akan menambah jumlah kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum,” ujarnya kemarin.
Meski demikian, pihaknya menyerahkan pada proses hukum. Kemendagri akan menghormati dan mengikuti apa yang diputuskan KPK. Di sisi lain, Kemendagri akan memantau jalannya pemerintahan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, proses pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di daerah tidak terganggu.
Apakah wakil bupati akan segera ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt)? Benny mengaku masih menunggu perkembangan. “Jadi, kami ikuti proses hukum dulu sebelum mengambil langkah administrasi lainnya,” imbuhnya.
Merujuk pada kebiasaan sebelumnya, kepala daerah akan dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penahanan. Kemudian, wakil bupati akan ditugaskan sebagai Plt bupati.
Sementara itu, terkait persoalan hukum yang menimpa kadernya, DPP PPP menunggu keterangan resmi dari KPK. Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menegaskan partainya menghormati proses hukum yang dijalani ketua DPW PPP Jawa Barat itu.
Wakil ketua Komisi V DPR RI itu meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Meski, Ade Yasin terjaring OTT KPK. “Kami masih berhusnuzon. Kami meminta semua pihak untuk menggunakan asas praduga tak bersalah,” harapnya. (tyo/JPG/rom/k16)
