JAKARTA – DPR memberikan perhatian serius terhadap proses penunjukan penjabat kepala daerah (Pj Kada). Dewan mewanti-wanti agar tidak ada rekomendasi atau titipan dari kepala daerah dalam penunjukan Pj.
Anggota DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pemerintah harus melakukan penunjukan secara selektif terhadap Pj Kada. ”Mereka yang menjadi penjabat harus betul-betul orang pilihan,’’ terangnya kepada Jawa Pos (26/4).
Untuk menentukan Pj gubernur, bupati, dan wali kota, pemerintah bisa melakukan fit and proper test secara internal. Pemerintah dapat membentuk tim yang terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Selain itu, kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, penunjukan Pj Kada harus bebas dari kepentingan politik. Terutama dari pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan di daerah. Sosok yang terpilih juga harus profesional. ”Bukan karena ada rekomendasi politik pihak tertentu,’’ ungkap legislator asal dapil Jatim XI itu. (lum/c6/bay)
