JAKARTA – Pelaksanaan otonomi daerah (otda) masih memicu sejumlah persoalan. Salah satunya, masih besarnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Persoalan itu disampaikan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Dewantoro dalam perayaan Hari Otonomi Daerah ke-26 di kantor Kemendagri, Jakarta, (25/4). Suhajar menggantikan Mendagri Tito Karnavian yang mendadak menghadiri rapat di Istana Negara.
Suhajar menyatakan, pelaksanaan otda sejatinya berdampak positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) serta bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.
Namun, indikator itu tidak terjadi merata. Sejumlah daerah masih bergantung penuh pada pusat. Berdasar data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, ada beberapa daerah yang memiliki PAD kurang dari 20 persen. Mereka menggantungkan keuangan kepada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). ’’Ini sangat ironis. Mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, namun keuangan masih bergantung pada pusat,’’ ujarnya.
Sekjen meminta daerah-daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali sejumlah potensi. Tujuannya, memberikan nilai tambah dan meningkatkan PAD, bahkan melebihi TKDD. ’’Tentunya tanpa melanggar hukum dan norma, serta tidak memberatkan rakyat,’’ imbuhnya. Hal itu sekaligus jadi pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship para kepala daerah. (far/c18/bay)
