JAKARTA – Religiusitas atau ketaatan pada agamanya rupanya hanya memberikan pengaruh terbatas pada pilihan politik. Hal itu merupakan kesimpulan dari kajian yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang keterkaitan agama dan politik. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, survei pada Maret 2022 itu mengukur tingkat religiusitas warga melalui sejumlah indikator. Di antaranya, intensitas beribadah di rumah ibadah, tingkat ketaatan beragama, dan frekuensi mempertimbangkan agama dalam mengambil keputusan.
Hasilnya, 62 persen warga mengaku sering beribadah di rumah ibadah. Yang mengaku jarang 31 persen. Yang mengaku sangat jarang atau tidak pernah hanya sekitar 5 persen.
Itu diperkuat dengan pengakuan 86 persen responden yang menyatakan dirinya taat beragama. Yang mengaku tidak taat hanya 12 persen. Sebanyak 84 persen publik juga mempertimbangkan agama dalam membuat keputusan.
’’Masyarakat Indonesia secara umum religius dan mengaku bahwa agama itu penting dalam hidup mereka,’’ kata Mujani kemarin (25/4).
Lalu, bagaimana efek beragama terhadap pilihan partai politik? Saiful menjelaskan, sejatinya aspek yang kuat hubungannya dengan pilihan politik adalah identitas beragama. Namun, pengaruhnya terbatas dan bergantung pada kondisi kontestasi.
Saiful mencontohkan, jika yang bersaing antara PKS dan PDIP, faktor identitas agama relatif akan muncul. Namun, kalau yang bersaing adalah PDIP dengan Nasdem, faktor itu menjadi kurang penting. ’’Jadi, kalau pertanyaannya apakah religiusitas itu memiliki pengaruh dalam perilaku politik? Punya, tapi terbatas,’’ terang guru besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut.
Saiful melanjutkan, munculnya partai politik berbasis agama menunjukkan aspek agama penting dalam kehidupan politik. Namun, fakta partai-partai berbasis agama gagal menembus suara dua digit juga memperlihatkan bahwa pengaruh agama terbatas dalam pilihan politik. Di sisi lain, hasil pemilu menunjukkan orientasi politik masyarakat cenderung nasionalis. (far/c7/bay)
