Membuka akses baru yang lebih representatif ke Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) terus dimatangkan. Tak hanya darat, tapi juga laut.
JALAN tol menjadi pilihan pertama yang dibangun untuk mengoneksikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan daerah sekitar. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun sudah berhitung.
Pembangunan jalan bebas hambatan untuk IKN sepanjang 70,29 kilometer itu memerlukan anggaran Rp 27,49 triliun. Anggaran tersebut tanpa memasukkan perkiraan biaya pembebasan lahan sebesar Rp 3,11 triliun. “Kalau anggarannya lancar, pasti pembangunannya lancar,” ungkap pengamat transportasi Djoko Setijowarno, Jumat (22/4).
Djoko tak menampik, kegiatan apapun yang berkaitan dengan IKN bakal bergantung dengan anggaran yang disediakan pemerintah. Apalagi target yang dikejar berdasarkan timeline pemindahan IKN cukup padat. Dan jalan sebagai akses utama pembangunan adalah hal yang harus diselesaikan segera.
“Kita tahu saat ini persoalan dalam pembangunan yang sering dihadapi di Kaltim itu terkait pembebasan lahan,” ucap akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.
Namun, Djoko optimistis, sejauh ini pemerintah dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang akan dihadapi dalam pemindahan ibu kota. Baginya, selain faktor pandemi Covid-19, proses pembangunan IKN Nusantara akan tetap berjalan. “Intinya melihat anggaran yang turun. Dengan target 2024 (penyelesaian pembangunan jalan tol) kalau anggarannya tersedia pasti bisa selesai,” imbuhnya.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menyebut, dalam prosesnya memang pembangunan akan mengorbankan ruang tertentu. Seperti ruang hijau. Namun, khusus jalan tol, banyak opsi yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi masuknya kawasan hijau terutama yang dilindungi. Dan itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Karena sudah menjadi konsep forest city, IKN Nusantara. “Pasti semua sudah dipikirkan,” tuturnya.
Djoko menilai, pembangunan jalan tol akan memudahkan mobilitas manusia dan barang. Yang akan mempercepat pembangunan IKN. Apalagi dari pengamatannya, masyarakat Kaltim akan sangat dimudahkan jika ada jalan tol. Itu terbukti dengan tol yang sudah eksisting, yakni Tol Balikpapan–Samarinda.
“Selain jalan biasa, jalan tol akan mempercepat mobilitas. Apalagi nanti konektivitasnya hingga bandara, baik Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan maupun Bandara VVIP di IKN,” ungkapnya.
Selain jalan tol, nanti ada moda transportasi massal berupa kereta api. Meski pembangunannya menyusul, namun itu akan semakin memudahkan masyarakat menuju IKN. Selain kereta api, jalur laut akan sangat terbuka. Mengingat Teluk Balikpapan memberikan kemudahan transportasi dengan dibangunnya dermaga. “Pada akhirnya akan memperlancar akses antarkota dan dalam perkotaan menuju IKN dan kawasan sekitarnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim Isradi Zainal menegaskan optimismenya pembangunan jalan tol sebagai konektivitas dari dan menuju IKN Nusantara.
Dirinya menganggap tol itu adalah anugerah bagi masyarakat Kaltim. Apalagi tidak hanya akan mengoneksikan antara Tol Balikpapan-Samarinda. Namun juga integrasi antara bandara. Tidak hanya di darat, tapi juga di laut (tol bawah air). “Bagaimana pun pembangunan IKN sangat strategis untuk pembangunan Indonesia ke depan,” ujarnya.
Dia menyebut, sejak IKN ditetapkan di Kaltim, banyak perubahan yang tampak. Dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Karena itu, dia menyesalkan argumen pihak-pihak yang menyebut IKN hanya akan mendatangkan kerugian bagi Kaltim. Terutama dari sisi eksploitasi sumber daya alam dan hutan. Sebab, pernyataan tersebut sangat tidak mendasar. “Perlu diingat, IKN Nusantara ini spesifik. Jangan dibayangkan seperti IKN negara lain. Eksklusif 70 persen hutan,” tegas rektor Universitas Balikpapan itu.
