Untuk itu, dia meminta Masinton untuk membongkar informasi tersebut ke publik. “Mungkin-mungkin saja (ada datanya). Dan bisa saja Masinton punya data dan info yang valid,” ucap Ujang Komarudin, Minggu (24/4). Dia menambahkan Masinton perlu menjelaskan secara lugas ke publik mengenai dugaan yang dilontarkannya tersebut agar tidak menjadi bola panas di tengah masyarakat.
“Perlu. Perlu dijelaskan ke publik, siapa-siapa saja yang telah menggalang dana untuk penundaan Pemilu,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini. Pihaknya tidak dapat menanggapi ihwal relevansi kasus minyak goreng dengan penundaan Pemilu 2024.
“Saya tidak tahu. Namun Masinton lah mungkin yang banyak tahu,” tutupnya. Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus mengaku sama sekali tidak pernah mendapat informasi tersebut. “Enggak ada saya informasi itu. Saya enggak pernah dengar, enggak tahu Masinton dari mana informasinya. Tapi saya enggak pernah dengar,” ucap Deddy, Minggu (24/4).
Menurutnya, jikapun ada penggalangan dana untuk Pemilu 2024 dalam kasus minyak goreng, hal itu tidak berkaitan dengan kebijakan Presiden Jokowi memberhentikan ekspor sawit. “Tapi, logika saya berpikir sih kalau seperti itu, ya masak iya pada masuk penjara. Sekarang kan stop ekspor,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya mempersilakan Masinton membuka data yang dimiliki kepada tim penyidik ke Kejagung. “Kalau dia punya informasi ya silakan saja dibuka ke penyidik kejaksaan,” tutupnya. (ral/rmol/pojoksatu)
