Perumda Varia Niaga Ambil Alih Pemanduan Kapal, Dishub: Duitnya untuk PAD dan Perawatan Jembatan

SAMARINDA

Jumat, 01 April 2022 13:32

KERJA SAMA: Wali Kota Samarinda Andi Harun menandatangani MoU bidang kepelabuhan dengan PT Krakatau Bandar Samudera melalui Perumda Varia Niaga di Jakarta, Selasa (29/3).

Aktivitas kapal pandu pengolongan di Jembatan Achmad Amins, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, akan diambil alih Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga.

SAMARINDA–Perusahaan milik Pemkot Samarinda tersebut akan bekerja dengan pihak ketiga, yakni PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) sebagai operator. Keuntungan dari kerja sama tersebut akan masuk sebagai pendapatan perumda, sehingga dapat disetor sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu menerangkan, kerja sama itu merupakan inisiatif pihaknya, di mana ada potensi PAD besar dari aktivitas kapal pandu di bawah Jembatan Achmad Amins yang selama ini digarap PT Pelindo. Karena status jembatan adalah milik pemkot, sehingga pemerintah bisa mendapatkan keuntungan untuk kepentingan perawatan jembatan. "Sebelumnya kami sudah meminta kepada PT Pelindo untuk bagi hasil atas keuntungan kegiatan kapal pandu. Namun, kerena belum ada kata sepakat, kami gerak cepat mencari investor lain," ucapnya, Rabu (30/3).

Gayung bersambut, PT KBS yang merupakan peminat program kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pembangunan pelabuhan multipurpose di Kota Tepian, memiliki unit kapal pandu dan sanggup memberikan persentase keuntungan lebih besar. Selanjutnya dilakukan pembahasan lebih lanjut, dengan hasil akhir penandatanganan memorandum of understanding (MoU) bidang kepelabuhan di Jakarta, Selasa (29/3).

"Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan dokumen perjanjian kerja sama (PKS) di mana tertuang angka riil keuntungan yang bisa didapat Perumda Varia Niaga. Hingga tanggung jawab perumda untuk melakukan perawatan Jembatan Achmad Amins," jelasnya. "Namun mengenai potensi pendapatan juga belum bisa dipastikan, karena ada biaya operasional hingga PNBP (pendapatan negara bukan pajak) yang harus dihitung. Tetapi pemerintah dipastikan jauh lebih untung," sambungnya.

Dia berharap melalui kerja sama itu menjadi salah satu inovasi dari OPD untuk memaksimalkan potensi, dan pendapatan bagi daerah. Yang mana hasil akhirnya adalah untuk mendukung percepatan pembangunan di Samarinda. "Semoga berjalan lancar, pemda mendapatkan porsi sebagai mestinya agar disetorkan ke PAD," singkatnya. (dra/k8)

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra46