BALIKPAPAN-Jumlah ruas jalan nasional yang rusak di Kaltim diperkirakan akan bertambah tahun ini. Penyebabnya, anggaran preservasi atau pemeliharaan jalan nasional yang berkurang. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tingkat kemantapan jalan nasional di Kaltim saat ini 82 persen. Sementara itu, target kemantapan jalan nasional yang sebelumnya ditetapkan, yakni 98 persen.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengungkapkan, backlog total atau daftar pekerjaan keseluruhan Ditjen Binar Marga Kementerian PUPR adalah Rp 50,868 triliun. Dari jumlah tersebut, backlog preservasi jalan dan jembatan sebesar Rp 14,092 triliun. Sehingga, diprediksi kemantapan jalan nasional di seluruh Indonesia, akan mengalami penurunan sebesar 1,09 persen. Dari semula itu 91,81 persen di akhir 2021, diprediksi menjadi 90,71 persen pada akhir 2022. Kondisi ini membuat kemantapan jalan yang telah direncanakan berdasarkan rencana strategis (renstra) Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR tidak tercapai.
“Jalan yang rusak akan bertambah di 2022. Dan ini akan makin jauh dari target kemantapan di renstra,” ungkap Hedy dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Selasa (15/2).
Lanjut dia, berdasarkan perhitungan Kementerian PUPR, untuk mempertahankan kemantapan jalan nasional pada 2021 di angka 91,81 persen, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 22,323 triliun. Lalu, untuk mencapai target renstra yang ditetapkan pada 2021 sebesar 95 persen, maka anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 30,587 triliun. Sedangkan anggaran yang dialokasikan pada 2022 hanya Rp 18,028 triliun. Anggaran tersebut, bahkan lebih rendah dari yang dialokasikan dari tahun lalu.
“Jadi, ini cukup jauh. Baik untuk mempertahankan, apalagi untuk meningkatkan. Karena anggaran yang tersedia untuk preservasi jalan nasional itu Rp 18 triliun,” terang dia. Pria yang sebelumnya menjabat direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ini menyampaikan, penurunan kemantapan jalan yang diperkirakan terjadi tahun ini, juga disebabkan beberapa hal. Yakni jalan dan jembatan sudah banyak berusia tua. Sehingga, berdampak pada mutu layanan jalan yang terus berkurang. “Terus terang saja, kekhawatiran kami bahwa keterlambatan dalam penanganan ini akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Apabila kita tunda. Ini kami sedang memikirkan, bagaimana caranya untuk penanganan jalan dan jembatan yang aging ini,” katanya.
Selain itu, kendaraan over dimension over loading atau ODOL, jug turut memengaruhi menurunnya kualitas jalan dan jembatan. Sesuai aturan, baru pada 2023, kendaraan ODOL tidak boleh lagi beroperasi pada jalanan umum. Penyebab lainnya, terlambatnya penanganan dan bencana alam. “Kami sedang mencari cara. Karena ruang fiskal kita semakin terbatas. Semua isu-isu ini, yang akan kita bahas di Bina Marga. Karena mau tidak mau kebutuhan jalan nasional ke depan akan semakin besar. Dengan berkurangnya kemantapan jalan,” tutup Hedy.
Di wilayah Kaltim sendiri, panjang jalan nasional adalah 1.710,92 kilometer. Sementara panjang jalan nasional lintas penghubung 73,04 kilometer, lalu lintas selatan sepanjang 954,36 kilometer, kemudian lintas tengah sepanjang 390,65 kilometer, dan jalan nasional non-lintas sepanjang 292,87 kilometer. Dari keseluruhan jalan nasional sebesar 5 persen atau sepanjang 85 kilometer, kerusakan jalan disebabkan aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit.
Anggota Komisi V DPR RI dapil Kaltim Irwan mengungkapkan, pada 2022 ini, hampir seluruh ruas jalan nasional di Kaltim sudah masuk program penanganan dan pemeliharaan. Baik di wilayah selatan yang berbatasan dengan Kalsel, Paser, PPU, Balikpapan sampai dengan Samarinda. Semua ruas jalan tersebut akan ditangani dan masuk kegiatan tahun jamak atau multiyears contract (MYC). Kemudian wilayah Kaltim bagian barat dari Samarinda ke Kukar, hingga Kubar sampai ke Mahulu, termasuk di wilayah utara, dari Samarinda, Bontang, Kutim, Berau sampai perbatasan Kaltara.
“Tentunya kami minta agar segera dilaksanakan. Kita semua tahu bahwa kemantapan jalan nasional di Kaltim masih rendah. Tetapi, dengan hampir semua ruas ada dalam program penanganan, kami optimistis ini bisa tuntas. Kalau bisa tuntas sebelum 2024. Terlepas ada IKN atau tidak, permasalahan jalan nasional di Kaltim harus kita tuntaskan,” ungkapnya.
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, jalan nasional yang ada di Kaltim, yang berada di tiga wilayah itu, mulai selatan, barat, dan utara ini juga hanya satu poros. Sehingga, apabila ada permasalahan, seperti longsor, akan memengaruhi kelancaran pengguna jalan. Dan juga aktivitas jalur logistik di Kaltim. “Sehingga, harapan kami ini tentu bisa didorong percepatan. Apalagi sudah lelang sebagian, agar pelaksanaan di lapangan bisa dilaksanakan,” ucap Irwan.
Pria asal Sangkulirang, Kutim ini juga menawarkan solusi untuk melakukan optimalisasi corporate social responsibility atau CSR. Terutama pelibatan pelaku usaha yang menggunakan jalan nasional di seluruh Tanah Air. Menurutnya, kontribusi pelaku usaha cukup besar untuk merusak jalan nasional di Kaltim “Apalagi ada backlog seperti ini. Ini harus bisa dicarikan solusinya. Mungkin bisa duduk bersama. Termasuk kita fasilitasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, agar backlog ini bisa dihilangkan,” tandasnya. (riz/k15)
